Pengendalian BBM bersubsidi picu aksi penyelundupan
BPH Migas yakin Pertamina bisa mengatasi persoalan antrean panjang di SPBU.
Kepala BPH Migas, Andi Noorsaman Sommeng khawatir dengan cara Pertamina mengendalikan konsumsi dan penjualan BBM bersubsidi. Cara Pertamina membagi kuota per SPBU dinilai rawan dan berpotensi memicu aksi penyelundupan.
Andi melihat saat ini konsumen berlomba-lomba datang ke SPBU untuk membeli BBM lebih banyak dari biasanya. Dugaannya, BBM itu berpotensi diselundupkan. Ini terjadi karena tidak ada jatah untuk tiap konsumen.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
"Itulah tugas Pertamina (antisipasi penyelundupan). Sekarang bagaimana kita menyalurkan kepada konsumen dibagi rata. Kalau tidak dibagi nanti datang duluan dan belakangan tidak dapat. Kalau aturan kita semua harus dapat," ucap Andi ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8).
Dia tidak menampik, kondisi ini terjadi karena kepanikan warga akan isu kelangkaan dan habisnya stok BBM. Sehingga warga berlomba-lomba berebut datang ke SPBU mengisi BBM
"Kita khawatirkan sekarang saja masyarakat sudah main dulu-duluan ke SPBU. akirnya panic buying timbul rush dan antrean," tegasnya.
Namun Andi yakin Pertamina bisa mengatasi ini berbekal berpengalaman menyalurkan BBM subsidi maupun nonsubsidi.
"Pokoknya semua harus dapat. BBM itu milik 250 juta masyarakat Indonesia dan harus aman sampai akhir tahun. Pertamina sudah bekerja dari zaman primitif, begini masak tidak bisa (diatasi)?" tutupnya.
(mdk/noe)