Pengusaha: Implementasi sistem perizinan online pusat dan daerah tak semudah itu
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan, pelaksanaan OSS di seluruh Indonesia masih cukup sulit diterapkan. Kendalanya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih seringkali berbeda pemahaman dalam melaksanakan aturan.
Pemerintahan Presiden Jokowi-JK akan segera menerapkan sistem perizinan online atau online single submission (OSS). Dengan adanya sistem perizinan tersebut, pemerintah berharap kemudahan berinvestasi di Indonesia semakin baik.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan, pelaksanaan OSS di seluruh Indonesia masih cukup sulit diterapkan. Kendalanya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih seringkali berbeda pemahaman dalam melaksanakan aturan.
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Kapan Bahlil memaparkan tentang investasi dan ekonomi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam acara 'Trinegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
"Saya tidak mau punya suatu ekspektasi karena selama ini yang saya lihat ternyata implementasinya tidak semudah itu, apalagi kalau kita bicarakan OSS. Kalau ini benar-benar bisa terjadi, ini bagus sekali, tapi pusat dan daerah ini dari dulu selalu kendala," ujar Shinta di Kantornya, Jakarta, Senin (29/1).
Shinta menjelaskan, dari pengalaman yang ada selama ini pemerintah pusat sendiri masih sulit menerapkan OSS. Untuk itu, ke depan jika aturan tersebut benar benar diterapkan secara efektif pengusaha akan mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan pemerintah dan mengakomodir kepentingan semua pihak.
"Pusat saja sudah susah, sekarang mau pusat digabung dengan daerah. Memang sangat baik konsepnya, tapi dari sisi implementasi menurut saya tidak akan mudah. Makanya kami mengawal dengan sosialisasi, sehingga kami juga bisa berikan masukan kepada pemerintah mengenai apa saja yang jalan dan tidak jalan," jelasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Edy Putra Irawadi mengatakan, penerapan OSS dilakukan untuk memberi suatu standar perizinan. Sehingga nantinya, tidak ada perbedaan pengurusan izin di daerah dan di pusat.
"Reformasi yang kami arahkan itu semua perizinan berstandar, supaya tidak ada beda antara daerah satu dengan daerah lain. Kedua, ada kepastian persyaratan. Ketiga, tidak ada lagi pengulangan persyaratan. Tidak ada lagi duplikasi, tadi satu kegiatan diurus oleh berbagai unit baik di daerah maupun pusat," jelasnya.
Edy menambahkan, saat ini proses tersebut sudah dalam tahap pengumpulan izin dan identifikasi dari Kementerian/Lembaga. Proses pengumpulan perizinan secara keseluruhan ditargetkan rampung pada Maret 2018.
"Sekarang kami lagi tahap pengumpulan izin dan identifikasinya. Diproses per K/L maupun business process-nya. Ini memang kami diminta selesai akhir Maret 2018, tapi kami akan bertahap. Kami akan mengsinkronkan per K/L dulu, kemudian K/L dengan daerah," tandasnya.
(mdk/idr)