Penundaan pengampunan pajak tak pengaruhi program pemerintah
Modal belanja daerah dan rencana kegiatan tak selalu bergantung pada APBN.
Badan Perencanaan Nasional/ Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas/PPN) mengatakan penundaan penerapan pengampunan pajak tak mempengaruhi pembiayaan-pembiayaan program yang dicanangkan pemerintah. Alasannya, pemerintah masih memiliki opsi pembiayaan lain yaitu dari pinjaman lunak luar negeri yang mencapai Rp 200 triliun hingga investasi swasta.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Roni Dwi Susanto mengatakan modal belanja daerah dan rencana kegiatan tak selalu bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, pembangunan infrastruktur dan belanja daerah masih bisa dilakukan oleh swasta melalui investasi.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
"Kita punya pinjaman lunak Rp 200 triliun di 2015. Di 2016, ada Perpres nomor 3 tahun 2016 disitu menunjukkan anggaran infrastruktur malah nambah. Jadi nambahnya kenapa tidak tergantung dengan APBN? karena pembiayaannya bisa dari ADB, jadi murni swasta," ujar Roni di kantornya, Jakarta, Jumat (11/3).
Roni mengakui pengampunan pajak tak membuat kondisi pendapatan negara lebih baik. Menurut dia, penerimaan pajak harus lebih kreatif dalam mengoptimalisasikan penerimaan negara.
"Setahu saya satu account representative mewakili banyak, saya bayangkan saya jadi satu AR bisa mewakili 5.000 wajib pajak, kurang-kurang wajib pajak, dan jika saya jadi setiap wajib pajak, toh bagi wajib pajak gambling harusnya bayar Rp 1 miliar cuma Rp 1 juta, jadi tak pernah ketahuan," pungkas dia.
Baca juga:
Pengampunan pajak jadi alat kembalinya harta haram perampokan BLBI
Aturan pengampunan pajak rugikan Malaysia dan Singapura
Fitra: DPR harus segera batalkan dan menarik RUU Pengampunan Pajak
Jokowi: Kita butuh pengampunan pajak untuk bangun infrastruktur
Penundaan pembahasan RUU Pengampunan Pajak ancam pembangunan RI