Penyaluran Subsidi Membengkak Jadi Rp75 Triliun Hingga Mei 2022
Adapun pemerintah mensubsidi penggunaan bahan bakar minyak berupa solar dan minyak tanah hingga 5,6 juta kiloliter atau meningkat dari jumlah sebelumnya yang mencapai 5,0 juta kiloliter.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa pemerintah menyalurkan subsidi untuk masyarakat hingga Rp75,3 triliun sampai akhir Mei 2022. Angka ini meningkat dari penyaluran subsidi sepanjang Januari-Mei 2021 yang sebesar Rp56,5 triliun.
"Jadi lebih dari Rp75,3 triliun yang merupakan pembayaran subsidi dan kompensasi atau kurang bayar. Kalau kita lihat selain perbedaan harga yang meningkat, volume juga menaik," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers daring APBN KiTa periode Juni 2022 di Jakarta, Kamis (23/6).
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan BBM dan LPG subsidi tepat sasaran? Pertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran. Besaran kuota subsidi BBM dan LPG pada tahun 2024 telah ditetapkan. Didasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 untuk penyaluran BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT) didasarkan pada Kepmen ESDM No. 446.K/MG.05/DJM/2023.
-
Mengapa Pertamina Patra Niaga melakukan inovasi dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi? “Pertamina secara berkelanjutan akan memonitor dan mengevaluasi proses distribusi subsidi energi. Inovasi akan terus dilakukan. Semua ini tujuannya agar subsidi energi tepat sasaran yang kemudian dapat membantu daya beli masyarakat dan produktivitas pelaku usaha kecil,“ jelas Fadjar.
-
Bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi lebih transparan? “Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin, ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan,” lanjut Riva.
-
Mengapa Pertamina ingin meningkatkan kualitas BBM Subsidi? Pertamina pernah menjalankan Program Langit Biru dengan menaikkan (kadar oktan) BBM Subsidi dari RON 88 ke RON 90.
Adapun pemerintah mensubsidi penggunaan bahan bakar minyak berupa solar dan minyak tanah hingga 5,6 juta kiloliter atau meningkat dari jumlah sebelumnya yang mencapai 5,0 juta kiloliter.
LPG 3 kilogram yang disubsidi hingga 31 Mei 2022 mencapai 2,5 juta metrik ton atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,4 juta metrik ton.
Begitu pula subsidi untuk listrik naik dari 37,4 juta pelanggan menjadi 38,4 juta pelanggan pada 2022, pupuk dari 3,1 juta ton menjadi 3,5 juta ton, dan perumahan yang disubsidi naik dari 28,2 ribu unit menjadi 46,0 ribu unit.
APBN Jadi Peredam Kejut
"Ini yang menggambarkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai shock absorber (peredam kejut). Jumlah kebutuhan masyarakat meningkat, harga tinggi, namun tidak dilakukan perubahan harga, ini menjadi dominasi tema APBN 2022 dimana APBN melakukan shock absorber," terang Menkeu Sri Mulyani.
Sebelumnya Badan Anggaran DPR RI juga telah menyepakati penambahan anggaran kompensasi sebesar Rp275 triliun sehingga total kompensasi yang akan disalurkan di 2022 menjadi Rp293,5 triliun.
"Ini angka yang sangat besar untuk kompensasi barang-barang yang di luar negeri mengalami kenaikan, tapi di dalam negeri jadi tidak mengalami kenaikan," ucap Sri Mulyani.
(mdk/idr)