Penyerapan Air Rendah, Pemerintah Ingatkan Potensi Banjir Mulai November 2020
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, meminta partisipasi masyarakat dalam menangani potensi banjir yang terjadi pada puncak musim hujan nanti. Terlebih dengan adanya potensi peningkatan curah hujan sebagai dampak dari fenomena La Nina.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bersiaga menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan akan datang mulai November 2020 hingga April 2021.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, meminta partisipasi masyarakat dalam menangani potensi banjir yang terjadi pada puncak musim hujan nanti. Terlebih dengan adanya potensi peningkatan curah hujan sebagai dampak dari fenomena La Nina.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
"Apalagi ke depan dengan prediksi adanya La Nina, intensitas hujan akan bertambah 30-40 persen. Hadapi ini Kementerian PUPR tak bisa sendiri, harus ada persiapan, termasuk kesiapsiagaan dari kementerian yang lain. Masyarakat sendiri juga harus disosialisasikan dan tahu apa yang bisa dilakukan sebelum terjadi ini," imbuhnya dalam sesi teleconference, Jumat (16/10).
Mengutip prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Jarot menyampaikan prakiraan puncak musim hujan di beberapa daerah di Indonesia. Seperti untuk Kalimantan, yakni antara Desember 2020 sampai Januari 2021.
Kemudian di Sulawesi, di mana intensitas hujan tertinggi akan terjadi pada Januari-April 2021. Lalu Sumatera pada November 2020, Jawa serta Bali dan Nusa Tenggara pada Februari 2021, Papua di Desember 2020, dan Maluku di Januari 2021.
Faktor Penyebab
Jarot menggarisbawahi jika sejumlah daerah semakin rawan terkena banjir lantaran beberapa faktor, seperti semakin sempitnya daerah tangkapan banjir (catchment area) hingga perubahan aliran air (run off). Itu semua terjadi akibat pertumbuhan pembangunan dan jumlah penduduk yang kian masif.
"Yang tadinya hujan turun masuk ke dalam bumi, ada pembangunan rumah dan lain-lain lahan terusik. Pada saat hujan turun, dia tidak sempat masuk ke dalam bumi karena lapisannya sudah diperkeras, paving, beton, dan lain-lain. Jadi hujan turun masuk ke selokan dan itu pasti mengalir ke sungai," tuturnya.
Menindaki situasi tersebut, Kementerian PUPR telah melakukan beberapa pengerjaan seperti membangun bendungan hingga melakukan normalisasi sungai. Namun, seluruh upaya tersebut tetap tidak akan bisa mengendalikan banjir secara optimal, karena tanah semakin sulit menyerap air.
"Kalau di tingkat rumah buat sumur resapan. Di tingkat RT buat kolam-kolam. Intinya tahanlah air hujan yang turun, kembalikan ke bumi, sehingga semua masyarakat kalau berpartisipasi, pemerintah daerah termasuk pusat, semua konsentrasi kurangi koofisien run off yang ngalir ke sungai. Insya Allah ini akan signifikan (tekan) debit air yang mengalir ke sungai," ujar Jarot.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)