Per 23 Agustus, Realisasi Anggaran BPK Capai Rp2,1 Triliun
Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif mengatakan, BPK telah menyerap anggaran sebesar Rp2,10 triliun sampai 23 Agustus 2021, atau 60,67 persen dari pagu anggaran belanja BPK pada 2021 senilai Rp3,46 triliun.
Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif mengatakan, BPK telah menyerap anggaran sebesar Rp2,10 triliun sampai 23 Agustus 2021, atau 60,67 persen dari pagu anggaran belanja BPK pada 2021 senilai Rp3,46 triliun.
"Jadi dari anggaran sebesar Rp3,46 triliun, terealisasi Rp2,103 triliun. Atau secara keseluruhan anggaran 2021 ini sudah lebih besar 6,66 persen dari periode yang sama di tahun 2020," kata Bahtiar dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, dikutip Antara, Senin (6/9).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Kenapa Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Yudian mengatakan, anak-anak merupakan harapan kepemimpinan masa depan bangsa dan Pojok Taman Baca Pancasila sebagai bentuk gotong royong untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
Untuk program dukungan manajemen, BPK telah merealisasikan anggaran sebesar Rp317,21 miliar atau 47,84 persen dari pagu program senilai Rp663,07 miliar. Sementara itu, untuk program pemeriksaan keuangan negara, anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp1,78 triliun atau 63,70 persen dari pagu sebesar Rp2,80 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga menyampaikan realisasi anggaran sejak 2018. Pada tahun 2018, dari total anggaran Rp3,62 triliun, BPK membelanjakan sebesar Rp3,54 triliun atau 97,71 persen. Kemudian 2019, persentase serapan naik jadi 98,21 persen atau terealisasi sebesar Rp3,73 triliun dari total pagu Rp3,79 triliun.
Sedangkan pada tahun 2020, presentase serapan anggaran BPK turun menjadi 95,55 persen dari total anggaran Rp3,59 triliun atau terserap sebesar Rp3,43 triliun.
Menurut Bahtiar, serapan anggaran BPK pada 2020 menurun karena penyebaran pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah kegiatan dibatalkan atau dilaksanakan secara virtual. Selain itu, terdapat beberapa belanja pegawai yang tidak dibayarkan, seperti tunjangan kinerja dalam komponen tunjangan hari raya dan gaji ke-13.
"Pada 2020 serapan anggaran menurun menjadi 95,55 persen karena penyesuaian aktivitas pandemi COVID-19. Banyak aktivitas tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian penyerapan anggaran berkurang," kata Bahtiar.
Baca juga:
Menteri Sri Mulyani Harap Opini WTP Bangun Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah
Seleksi Calon BPK Jadi Polemik, Komisi XI DPR Gelar Rapat Internal
Respons Sri Mulyani soal 39 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Kemenkeu
Pakar Minta DPR Patuhi Fatwa MA Terkait Seleksi Anggota BPK
Komisi XI DPR Didesak Coret 2 Nama Calon Anggota BPK yang Bermasalah
Denny Indrayana: Syarat UU Wajib Dipenuhi dalam Pemilihan Anggota BPK di DPR