Per 9 Maret, Pengumpulan Pajak dari Program PPS Capai Rp2,8 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan pajak dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah terkumpul Rp2,8 triliun sejak 1 Januari sampai 9 Maret 2022. Pajak tersebut dikumpulkan dari pengungkapan harta oleh lebih dari 21 ribu wajib pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan pajak dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah terkumpul Rp2,8 triliun sejak 1 Januari sampai 9 Maret 2022. Pajak tersebut dikumpulkan dari pengungkapan harta oleh lebih dari 21 ribu wajib pajak.
"Harapan kami akan lebih banyak lagi wajib pajak yang berpartisipasi," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (10/3).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Dia pun mengingatkan Program Pengungkapan Sukarela merupakan program yang sangat singkat karena akan berakhir pada akhir Juni 2022. Maka dari itu, diharapkan seluruh wajib pajak yang belum melaporkan hartanya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bisa memanfaatkan program tersebut dengan baik.
Suryo menjelaskan PPS merupakan salah satu bentuk reformasi pajak dalam UU HPP, yang sudah diundangkan sejak bulan Oktober 2021. "Ke depannya, baseline baru perpajakan akan menjadi lebih adil dan merata dengan UU ini," ujarnya.
UU HPP, menurut dia, memberikan fondasi untuk menjaga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak.
Dalam beleid tersebut, terdapat beberapa sistem yang menjaga kesehatan dan efektivitas pajak sebagai bagian dari pendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjamin keuangan negara yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Indonesia.
Baca juga:
Sri Mulyani Sebut UU HKPD Solusi Tantangan Desentralisasi fiskal
VIDEO: Punya Harta 745 miliar, Luhut Binsar Jadi Menko Paling Tajir
Membongkar Kekayaan Luhut Pandjaitan Disebut Sri Mulyani Sebagai Menko Paling Tajir
Luhut Optimis Digitalisasi Bantu Penerimaan Pajak dan Ekspor Capai Target
Airlangga Harap Rasio Perpajakan Membaik dalam 2 Tahun
Kapolri: Bayar Pajak Bermanfaat Bagi Kepentingan Masyarakat dan Negara