Per Maret 2023, Pemerintah Belanjakan APBN 2023 Hingga Rp347,3 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat Pemerintah RI telah membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rpp347,3 triliun atau 15,5 persen dari yang dialokasikan. Angka ini mengalami pertumbuhan 10,5 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada Maret 2022 lalu.
Kementerian Keuangan mencatat Pemerintah RI telah membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rpp347,3 triliun atau 15,5 persen dari yang dialokasikan. Angka ini mengalami pertumbuhan 10,5 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada Maret 2022 lalu.
"Belanja negara 347,2 triliun, ini artinya sudah dibelanjakan untuk belanja pemerintah pusat. Nanti total dengan TKDD (Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa) jauh lebih besar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (17/4).
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
-
Kapan Mutiara Baswedan menyelesaikan pendidikannya? Tahun 2020 lalu, Mutiara pun akhirnya lulus dan diwisuda. Meskipun saat itu wisuda dilakukan secara daring, hal ini tak membuat kebahagiaan keluarga ini berkurang. Dalam potret ini, Anies pun tampak bangga dan mencium pipi putrinya yang akhirnya menyelesaikan pendidikannya.
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
Total belanja tersebut telah diserap untuk belanja kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp166,9 triliun atau 16,7 persen dari APBN. Sedangkan untuk belanja non-KL telah membelanjakan Rp180,3 triliun atau 14,5 persen dari APBN.
"Pembayaran non KL ini untuk pensiun, pembayaran subsidi dan bunga utang," kata dia.
Sri Mulyani menjelaskan sebanyak 39,2 persen atau Rp136,3 triliun penyerapan anggaran dari Rp347,3 triliun langsung diterima masyarakat. Bentuknya, program perlindungan sosial, sembako, program bantuan membayar jaminan kesehatan PBI untuk masyarakat miskin dan program yang dinikmati murid-murid sekolah sekolah di Indonesia dari SD sampai tingkat perguruan tinggi.
Beberapa di antaranya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak Rp7,2 triliun kepada 9,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program Kartu Sembako Rp7,5 triliun untuk 17,4 juta KPM. "Penerima total sudah mengeluarkan anggaran Rp14,7 triliun untuk langsung dinikmati masyarakat miskin," kata dia.
Tak hanya itu, masyarakat miskin juga menikmati dalam bentuk askes kesehatan, tanpa bayar karena jaminan kesehatan. Biaya pengobatan mereka dibayarkan APBN 96,7 juta jiwa dari masyarakat kelompok miskin premi dibayar Rp11,6 triliun.
Bantuan juga dirasakan masyarakat oleh siswa di seluruh Indonesia dalam berbagai bentuk beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar. Mereka mendapatkan bantuan dari APBN langsung dalam bentuk belanja biaya operasional sekolah, perguruan tinggi.
APBN juga digunakan untuk korban bencana Cianjur sebesar Rp 1,2 triliun untuk perbaikan rumah sebanyak 24,4 ribu rumah. "Kami gunakan APBN langsung uang dari sisi penerimaan pajak dan bukan pajak," kata dia.
Selain itu, belanja negara juga digunakan untuk rehabilitasi dan bangun infrastruktur seperti air bersih, jalan, jembatan sarana prasarana itu sebesar Rp22,4 triliun. "Ini langsung dinikmati masyarakat," kata dia mengakhiri.
Baca juga:
Indonesia Dapat Hibah dari Amerika Serikat Rp9,5 Triliun
Pemerintah Kompak Tolak Permintaan China Jadikan APBN Jaminan Utang Kereta Cepat
Alasan China Ingin APBN Jadi Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Masyarakat Bakal Jadi Korban Jika APBN Jamin Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Pemerintah Jangan Mau Didikte China, Jadikan APBN Sebagai Penjamin Utang Kereta Cepat
Dampak Mengerikan Jika APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Seperti Permintaan China