Percepat Pemulihan Ekonomi, KSSK Terbitkan Paket Kebijakan Terpadu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, paket kebijakan ini ditujukan untuk membantu sektor-sektor yang paling terdampak agar mereka bisa bertahan dan bangkit kembali. Untuk itu, KSSK memberikan insentif bagi sektor yang memiliki daya tahan (resilience).
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menerbitkan paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk membantu perekonomian yang berangsur membaik.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, paket kebijakan ini ditujukan untuk membantu sektor-sektor yang paling terdampak agar mereka bisa bertahan dan bangkit kembali. Untuk itu, KSSK memberikan insentif bagi sektor yang memiliki daya tahan (resilience).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 meningkat dibandingkan dengan kuartal I-2023? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,” terang Edy.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya? Jika dibandingkan dengan kuartal II-2022, ekonomi RI mengalami perlambatan. Sebab tahun lalu di periode yang sama, ekonomi mampu tumbuh 5,46 persen (yoy).
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Kenapa KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan pertumbuhan PDB perikanan rata-rata berada di angka 4,00-5,00 persen.
"Sehingga mereka bisa melakukan ekspansi kembali dan membaiknya kondisi secara keseluruhan. Tentu ini dilakukan dengan syarat, covid terus bisa dikendalikan dan dikelola baik," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (1/2).
Paket kebijakan terpadu ini meliputi kebijakan insentif fiskal serta dukungan belanja pemerintah dan pembiayaan. Sri Mulyani menyebut, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk membantu dunia usaha bertahan selama pandemi.
"Selama ini, APBN sudah bekerja luar biasa untuk mendukung masyarakat, menangani covid, memberikan perlindungan sosial dan mendukung dunia usaha. Namun untuk pembiayaan dunia usaha, kita butuh sektor keuangan yang harus mulai pulih untuk memberikan pembiayaan karena ini menjadi kunci untuk percepatan pemulihan ekonomi," jelas dia.
Dalam paket ini, Bank Indonesia (BI) juga memberikan stimulus berupa kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Berbagai kebijakan bank sentral ini untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas terkait, serta industri yang ada di sektor riil.
Lalu ada kebijakan prudensial sektor keuangan. Dalam hal ini OJK juga telah menyusun kebijakan prioritas dalam mendorong fungsi intermediasi untuk pemulihan ekonomi makro, antara lain relaksasi kebijakan prudensial yang sifatnya temporer dan terukur.
Kebijakan Penjaminan Simpanan
Selanjutnya kebijakan penjaminan simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus menjaga kepercayaan nasabah penyimpan melalui program penjaminan simpanan yang saat ini mencakup 99,91 persen rekening atau setara dengan 350.023.911 rekening per Desember 2020.
"Berbagai kebijakan penguatan struktural juga akan dilakukan oleh pemerintah. Percepatan penyelesaian aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sedang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin peningkatan secara substansial iklim investasi dan bisnis di Indonesia," pungkas dia.
(mdk/idr)