Permudah industri kecil menengah, pemerintah relaksasi enam aturan impor borongan
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya telah menetapkan 6 aturan tata niaga impor yang direlaksasi. Ada pun aturan ini mulai diberlakukan awal tahun depan. Pemerintah juga telah menerbitkan dua relaksasi aturan untuk impor komoditi yakni, pertama besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya.
Pemerintah melakukan relaksasi aturan tata niaga impor bahan baku untuk keperluan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Hal ini diharapkan memudahkan pelaku IKM untuk mendapatkan bahan baku industri.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya telah menetapkan enam aturan tata niaga impor yang direlaksasi. Ada pun aturan ini mulai diberlakukan awal tahun depan.
-
Bagaimana Kemendag membantu UMKM untuk merambah pasar ekspor? Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mendukung kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) untuk merambah pasar ekspor supaya produk mereka dikenal dunia, dengan memberikan berbagai kemudahan. "Salah satunya akses permodalan, pelatihan pemasaran, sampai fasilitasi UMKM Sidoarjo go to export.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Di mana produk lokal dan UMKM mendapatkan peningkatan pesanan ekspor? Tercatat, ada peningkatan pesanan ekspor yang mencapai lebih dari 4 kali lipat pada puncak kampanye 11.11 Big Sale. Dengan sejumlah pencapaian dan tren menarik di sepanjang kampanye, baik dalam pengaplikasian strategi bisnis para pelaku usaha lokal di Shopee maupun perilaku belanja online pengguna setia menjadi dasar dan landasan bagi Shopee untuk terus berinovasi.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Komoditi Barang Modal Tidak Baru, diberikan relaksasi di mana boleh diimpor oleh importir pemilik API-U untuk kelompok I B, disepakati Kementerian/Lembaga dengan jumlah 5 unit per shipment dengan tujuan untuk IKM," ungkapnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
Dia mengatakan untuk komoditi Produk Tertentu, diberikan relaksasi berupa pengecualian persyaratan impor yakni Laporan Surveyor (LS) dan pemberlakuan post-audit untuk impor. "Makanan dan minuman tidak termasuk kembang gula sampai dengan 500 Kg per pengiriman. Obat tradisional dan suplemen kesehatan sampai dengan 500 Kg. Elektronika maksimal 10 pieces. Barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut berupa pakaian maksimal 10 pieces," tambahnya.
Sementara, untuk komoditas produk kehutanan dilakukan relaksasi dengan deklarasi impor dan Persetujuan Impor (PI). "Komoditi Bahan Baku Plastik, diberikan relaksasi berupa pengecualian persyaratan impor dengan importir pemilik API-U sampai dengan 5 ton dengan Persetujuan Impor (PI) dan pemberlakuan post-audit yang mensyaratkan keperluan IKM," kata dia.
Untuk komoditi Kaca, diberikan relaksasi berupa pengecualian persyaratan LS dengan batasan sampai dengan 50 pieces dan pemberlakuan pengawasan melalui post-audit yang mensyaratkan keperluan IKM.
Sedangkan, untuk Komoditi Bahan Obat dan Makanan, diberikan relaksasi terhadap bahan baku pangan, bahan kosmetik, dan bahan obat tradisional dengan mempermudah persyaratan pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI). "Kami mencoba super mudah, cepat, online, tapi juga jangan sampai dimanfaatkan oleh yang tidak seharusnya," tegas Menteri Enggar.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan dua relaksasi aturan untuk impor komoditi yakni, pertama besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dengan relaksasi dalam jumlah importasi sebanyak 1 ton serta tekstil dan produk tekstil.
"Sekarang dikeluarkan lagi 6 sebelumnya prosesnya panjang, sekarang secara keseluruhan itu semua dipotong, IKM itu dapat lagi lebih dari yang umum," tandasnya.
Baca juga:
Ini pandangan Menteri Sri Mulyani mengapa berinvestasi di 2018 tetap aman
Oktober 2017, catat neraca perdagangan perikanan RI surplus 1,7 persen
Bos BI prediksi ekspor dan investasi terus membaik di 2018
Impor November naik, Menko Darmin sebut tanda ekonomi membaik
Pemerintah dorong pengusaha UKM makanan minuman terapkan standardisasi pengemasan
Impor November capai USD 15,5 M, terbesar disumbang golongan mesin & pesawat mekanik
Neraca perdagangan November 2017 surplus USD 0,13 miliar