Petani Lokal Minim, KPPU Minta Pelonggaran Izin Impor Bawang Putih
Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih menilai, seharusnya proses pengurusan impor bawang putih bisa dilakukan secara lebih longgar. Sebab, jumlah petani bawang putih di Indonesia masih relatif kecil.
Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih menilai, seharusnya proses pengurusan impor bawang putih bisa dilakukan secara lebih longgar. Sebab, jumlah petani bawang putih di Indonesia masih relatif kecil.
"KPPU memiliki konsen sendiri terhadap pengaturan impor (bawang putih) yang begitu ketat. Ini (impor ketat) tidak begitu pas untuk komoditi bawang putih, kenapa? Karena tadi itu tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang harus dilindungi di dalamnya," terangnya dalam webinar Pengawasan di Komoditas Bawang Putih, Jumat (22/1).
-
Bagaimana KPU mengawasi jalannya pemilihan? Sebagai penyelenggara, KPU bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Mereka harus memastikan bahwa semua proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Apa komoditas pertanian unggulan yang sedang dikembangkan di Banyuwangi? Pemkab Banyuwangi terus memacu produksi potensi pertanian, terutama komoditas yang banyak diminati pasar. Salah satunya pisang cavendish atau ambon putih.
Selain itu, bawang putih juga dianggap menjadi salah satu komoditas yang sulit untuk dilakukan substitusi. Sehingga stoknya harus tetap terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Apakah dengan substitusi tidak mengonsumsi bawang putih karena mahal, maka masyarakat bisa mengganti ke produk yang lain ke seperti bawang merah?. Tidak juga," jelasnya.
Oleh karena itu, KPPU meminta pemerintah untuk lebih mempermudah proses impor bawang putih. Mengingat percepatan impor sangat diperlukan untuk memastikan pasokan tetap terjaga di pasaran.
"Karena, jika dalam proses penyediaan terlambat. Ini akan memicu kenaikan harga yang memberatkan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang," tambahnya.
KPPU Siap Usut Dugaan Persaingan Tak Sehat Impor Bawang Putih
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap mendukung proses pengusutan impor bawang putih yang diduga menimbulkan persaingan tidak sehat karena hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pengusutan itu bisa dilakukan jika ada pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan.
"Apabila diduga terjadi persekongkolan antara pelaku usaha dan Kemendag dan atau pelaku usaha lain bisa dilaporkan ke KPPU," kata Komisioner KPPU Chandra Setiawan, dikutip Antara, Kamis (24/9).
Chandra mengatakan pihaknya siap memfasilitasi agar ada transparansi dan perlakuan yang sama antar pengusaha dan tidak ada diskriminasi ke semua pelaku usaha. Meski demikian, hingga kini, pihaknya belum mendapat laporan dari para pengusaha bawang putih yang merasa dirugikan dari pembagian kuota impor bawang putih ini.
"Misalnya dengan penjelasan berapa besarnya kuota impor yang diberikan, berapa persediaan dari dalam negeri. Bagaimana cara pembagian kuota? Dan lain sebagainya dengan kriteria yang terukur dan terjangkau," katanya.
Sebelumnya, Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) mengingatkan masih ada ketidaktransparanan dalam penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI). Menurut Ketua Pusbarindo Valentino, penerbitan SPI itu masih menguntungkan oknum importir tertentu dan sedikit anggotanya yang mendapatkan izin impor.
"Dari dulu dugaan seperti itu selalu ada, karena perusahaan-perusahaan yang baru muncul dengan pengajuan volume besar justru diterbitkan SPI nya," kata Valentino.
Untuk kasus tersebut, dia menambahkan, ada perusahaan baru yang belum dua tahun berjalan, pengajuan izin impornya sampai 25.000-30.000 ton. Padahal, importir riil yang biasanya membantu pemerintah dalam operasi pasar, tidak banyak mengajukan kuota impor, yaitu hanya pada kisaran ribuan ton.
"Kalau pelaku usaha yang benar-benar, itu pengajuannya tidak besar, ada yang 3.000, 5.000, 7.000, paling besar 10.000-15.000 ton. Pemain lama ada yang mengajukan besar, tapi karena punya jaringan distribusi besar," ujarnya.
Persoalan izin impor yang lama dan diduga menguntungkan pihak tertentu ini sempat membuat persediaan bawang putih di pasaran menjadi terhambat dan menyebabkan kenaikan harga. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) harga bawang putih pada pekan ketiga September menyentuh Rp26.750 per kilogram. Harga rata-rata ini menjadi yang tertinggi sejak akhir Juni 2020.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pemerintah tidak langsung menerbitkan SPI bawang putih karena proses pemeriksaan berkas harus dilakukan secara hati-hati. Hingga sekarang, Kementerian Perdagangan baru menerbitkan SPI bagi importir bawang putih sebanyak 62.000 ton.
(mdk/bim)