Peternak Sapi Potong Bakal Dapat KUR Berbunga 7 Persen Sampai Lunas
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peternakan. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan kementerian teknis dan perbankan sebagai penyalur.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peternakan. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan kementerian teknis dan perbankan sebagai penyalur.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfiani mengatakan, pemerintah akan menyalurkan KUR bagi peternak khususnya peternak bidang sapi potong dan sapi perah. Peternak ini nantinya akan mendapat KUR dengan bunga 7 persen.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Intinya untuk peternakan ini kan ada KUR khusus ya. Kekhususannya nanti diberikan tetap bunganya 7%. Kemudian nanti ada jangka waktu untuk kredit kerja sama kredit investasi. Itu jangka waktunya beda investasi 5 tahun dan modal kerja 4 tahun," ujarnya di Kantor Kemenko, Jakarta, Kamis (17/1).
Fini menjelaskan, pemberian KUR peternakan nantinya akan dialokasikan secara berkelompok (cluster) sehingga lebih tepat sasaran. "Kan harus ada dalam lokasi yang sama. Jadi lebih efisien jika dalam satu lokasi yang sama. Paling tidak, tidak individual lagi," jelasnya.
Pemberian KUR secara kluster ini, kata Fini, akan lebih mudah dan efisien. Sebab, peternak akan mendapat KUR dan juga pasar yang memadai. "Bisa membangun kemitraan dengan oftaker itu. Kan kita sementara disini banyak yang butuh sapi. Peternak juga tahu mau pasarkan dimana," katanya.
Sementara itu hingga akhir 2018, pemerintah telah menyalurkan KUR sektor produksi termasuk peternak sebesar Rp 120,31 triliun dengan non performing loan (NPL) hanya 1 persen. 2019, jumlah ini akan bertambah menjadi Rp 140 triliun.
"Di tahun 2018 untuk smua sektor ada Rp 120,31 triliun yang terserap dengan NPL hanya 1 persen. Di 2019 untuk semua sektor ekonomi ada Rp 140 triliun yang tersedia. Bunganya tetap 7 persen. Untuk mikro plafonnya 25 juta dan untuk yang kecil antara Rp 25-50 juta," jelasnya.
Baca juga:
Total Penyaluran KUR 2018 Capai Rp 120 T dengan NPL 0,24 Persen
Tinjau Mekaar Binaan PNM, Jokowi Beli Cilok Hingga Peyek Kacang
Pemerintah Tetapkan Penyaluran KUR 2019 Sebesar Rp 140 Triliun
Penyaluran KUR 2019 Ditarget Rp 140 Triliun Dengan Bunga 7 Persen
Realisasi Penyaluran KUR Tercatat Rp 118 Triliun per 30 November 2018