Potret Megah Masjid di IKN yang Siap Dipakai Salat Idul Fitri Tahun 2025
Penyelesaian proses tutup atap atau topping off Masjid Negara IKN dapat dilakukan paling lambat pada Desember 2024.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dimana Kusumastuti menginformasikan bahwa progres pembangunan proyek Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 45 persen.
Pembangunan ini dimulai setelah dilakukan groundbreaking oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 18 Januari 2024.
- Habiskan dana Miliaran, Begini Potret Masjid Mewah dan Megah di Daerah Terpencil Bikin Mata Terkesima
- Potret Masjid Pedangdut Itje Trisnawati, Dulu Sangat Megah Kini Tampak Tidak Terurus
- Dulunya Tempat Pembuangan Sampah, Ini Potret Megah Masjid Bawah Tanah di Tuban
- Potret Mewah Masjid Kapal Pesiar di Atas Bukit Mojokerto, Tempat Tinggal Puluhan Anak Yatim
Diana mengharapkan agar proses tutup atap atau topping off Masjid Negara IKN dapat diselesaikan pada Desember 2024, sehingga bangunan tersebut dapat digunakan mulai Maret 2025, termasuk untuk Sholat Idul Fitri 2025.
"Tolong perhatikan progres, lebih dipercepat lagi. Saya minta Maret memasuki Ramadhan sudah selesai dan bisa digunakan Salat Idul Fitri di sini," ungkap Diana dalam keterangan tertulis pada Senin (2/12).
Masjid Negara IKN dibangun di atas lahan seluas 32.125 m2, dengan luas bangunan masjid mencapai 61.596 m2. Selain itu, terdapat bangunan komersial seluas 2.212 m2 (2 lantai) dan bangunan penunjang seluas 727 m2 (1 lantai).
Bangunan masjid terdiri dari tiga elemen utama, yaitu kubah utama, plaza terbuka, dan menara minaret.
Desain kubah masjid terinspirasi dari bentuk sorban dan galaksi Andromeda, mencerminkan ketakberhinggaan semesta.
Plaza terbuka menegaskan arah kiblat yang berlanjut menuju menara minaret, sementara bentuk dinamis menara minaret menggambarkan putaran semesta yang melingkar ke atas, melambangkan keilahian.
Pembangunan Masjid Negara di IKN ini di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, dengan kontraktor pelaksana PT Adhi Karya-PT Hutama Karya melalui skema kerjasama operasi (KSO).
Sesuai dengan kontrak, pelaksanaan pembangunan telah dimulai sejak November 2023, dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan selama 400 hari kerja.
ADB Diskusikan Lanjutan Dukungan Pembangunan IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Asian Development Bank (ADB) telah melakukan diskusi mengenai sinergi dalam mendukung dan berkolaborasi untuk pembangunan IKN.
Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, menyampaikan bahwa pihaknya membahas potensi dukungan lebih lanjut terkait proyek pembangunan IKN.
"Termasuk pendanaan bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa (26/11).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memberikan apresiasi terhadap kolaborasi yang telah terjalin antara kedua belah pihak.
"Kami menyambut baik dukungan dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan Nusantara," ungkapnya.
Kerja sama ini berfokus pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan, sesuai dengan cita-cita pemerintah Indonesia.
Pilar kedua berfokus pada upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan yang masif.
Sedangkan pilar ketiga adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Dukungan yang diberikan oleh ADB
Sejak MoU ditandatangani pada Mei 2023, ADB telah memberikan dukungan sebesar 5 juta USD, yang setara dengan Rp 75 miliar, berupa bantuan teknis dan keahlian.
"Ini membuka kesempatan untuk kolaborasi dalam perencanaan dan pembangunan Nusantara sebagai kota hutan yang netral karbon. Dukungan ini mencerminkan komitmen ADB untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan IKN yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Basuki.
Ke depannya, Otorita IKN diharapkan dapat mengajukan proposal kepada Bappenas mengenai kriteria kesiapan untuk proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan melalui skema pinjaman dalam bluebook.
"Kerja sama strategis antara Otorita IKN dan ADB merupakan langkah konkret untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang menginspirasi kota-kota lain di masa mendatang," tambah Basuki.