PPh final 0,5 persen bukti keberpihakan pemerintah pada kekuatan ekonomi nasional
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Menkominfo), Niken Widiastuti, menyebut bahwa aturan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 0,5 persen sudah tepat.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Menkominfo), Niken Widiastuti, menyebut bahwa aturan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 0,5 persen sudah tepat. Dalam pandangannya, aturan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tersebut telah memberikan perhatian besar kepada para pelaku UMKM.
Sebab, faktanya, UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional Indonesia. "Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM karena dibanding sebelumnya, besaran PPh mencapai 1 persen. Tapi kali ini hanya 0,5 persen," ujarnya saat mengawali sambutan acara Forum Merdeka Barat di Kantornya, Jakarta, Jumat (6/7).
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Bagaimana cara sosialisasi pajak untuk UMKM dilakukan di Kota Bontang? Metode yang dikembangkan dalam kegiatan ini melalui sosialisasi dan cara mendaftarkan NPWP bagi pelaku UMKM Kota Bontang.
-
Apa itu kartu kredit menurut OJK? Melansir laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang sudah lama hadir di sekitar kita guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Bagaimana BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Hingga kuartal I/2023, BRI sendiri berhasil mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun.
-
Mengapa kegiatan sosialisasi pajak penting bagi UMKM di Kota Bontang? Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini yaitu terkait rendahnya pemahaman mengenai perpajakan. Pelaku UMKM berdalih masih awamnya mengenai perpajakan sehingga menjadikan mereka belum memiliki kepatuhan pada aspek perpajakan.
Niken mengatakan, perhatian besar lainya yang diberikan presiden sudah diwujudkan dalam skema subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Kalau beberapa waktu lalu KUR sebesar 22 persen, dan diturunkan hingga menjadi 9 persen. Untuk itu tahun ini presiden menurunkan kembali hingga 7 persen," ujarnya.
Sehingga, lanjut Niken, dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh presiden itu harus sudah bisa dioptimalkan. Dengan demikian keberpihakan pemerintah ini diharapkan memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku UMKM.
Baca juga:
Aturan PPh final 0,5 persen dibuat usai banyak pengusaha UKM mengeluh terbebani pajak
Dukung PPh final 0,5 persen, Kemenkeu imbau UMKM manfaatkan fasilitas ini
Terbongkar, ini tujuan pemerintah Jokowi turunkan pajak UMKM hingga jadi 0,5 persen
Ditjen Pajak: Daftar sebagai WP, usaha mikro tak wajib buat pembukuan selama 7 tahun
Asosiasi nilai PPh final 0,5 persen belum ampuh dorong UMKM naik kelas
Pengusaha: Jangan tanggung-tanggung turunkan pajak UMKM, hapuskan saja
Pengamat sebut UMKM online juga harus dipungut PPh final 0,5 persen