Presiden Jokowi patok pertumbuhan ekonomi bisa 6 persen di 2018

Presiden Jokowi patok pertumbuhan ekonomi bisa 6 persen di 2018. Meski begitu, dia mengakui target tersebut tak mudah untuk dipenuhi. Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan sektor lain mengalami kenaikan, seperti konsumsi harus tumbuh di atas 5 persen, ekspor harus bisa tumbuh di atas 4 persen.

Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna terbatas membahas persiapan RAPBN tahun 2018. Jokowi mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari agar nantinya pengalokasian anggaran dapat tepat sasaran.

"Sudah kita mulai lebih awal saja. Karena kalau tidak, nanti perjalanan kita akan terlambat," kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11).

Presiden Jokowi menginginkan, dalam RAPBN 2018, pertumbuhan dipatok sebesar 6 persen. Meski begitu, dia mengakui target tersebut tak mudah untuk dipenuhi. "Yang paling penting investasi harus tumbuh di atas 10 persen," ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan sektor lain mengalami kenaikan, seperti konsumsi harus tumbuh di atas 5 persen, ekspor harus bisa tumbuh di atas 4 persen, dan impor juga diharapkan hanya tumbuh paling tidak 2 persen sampai 3 persen.

"Tapi nanti tolong angka-angkanya kalau masih ada ruang untuk ditingkatkan tolong nanti bisa dikoreksi," ujarnya.

Meski sudah melakukan perencanaan terhadap RAPBN tahun 2018, Presiden Jokowi mengingatkan yang terpenting ialah jajaran kabinet harus fokus pada persiapan pelaksanaan APBN 2017. Sehingga, proses pra lelang harus segera disiapkan sehingga pada Januari sudah bisa dimulai.

"Ini saya kira sudah mengingatkan dua kali, tahun lalu tahun kemarin. Saya ulang agar penyiapan proses pra lelang segera disiapkan sehingga Januari ada pelaksanaan," ujarnya.

"Tahun ini, Kementerian PU, Perhubungan, Pertanian, sudah dimulai pelaksanaan. Bukan lelang, tapi pelaksanaan di Januari. Sehingga kita harap yang lain juga begitu," sambungnya.

Baca juga:
Anggaran infrastruktur tahun depan naik jadi Rp 387 triliun
Menkeu minta pemda tak lagi andalkan pemerintah bangun infrastruktur
Banggar restui RAPBN 2017 untuk mendapat pengesahan di paripurna
FITRA sebut 2 tahun Jokowi-JK banyak pemborosan anggaran
BPK beri opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap APBN 2015
Mandiri Sekuritas sebut Sri Mulyani gairahkan investasi swasta
Presiden Jokowi: APBN harus digunakan untuk mengentaskan kemiskinan