Produsen baja ringan keluhkan kebijakan bea masuk impor bahan baku
Ketua Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Novia Budiman mengatakan, kebijakan ini akan menaikkan harga impor BJLAS Warna, sehingga produsen atap metal dan baja ringan harus membeli BJLAS Warna dari industri dalam negeri.
Produsen baja ringan yang tergabung dalam tiga asosiasi, yaitu ARFI (Asosiasi Roll Former Indonesia), APBRI (Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia) dan ASBARINDO (Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia) meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang rencana penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk bahan baku Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) Warna sebesar 49 persen dari RRT (China) dan sebesar 18 persen dari Vietnam.
Kebijakan ini sendiri merupakan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan permohonan PT NS Blue Scope Indonesia.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Kenapa ekspor telur ke Singapura bisa menjadi bukti keberhasilan Indonesia di pasar dunia? Singapura menjadi salah satu negara dengan standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi, sehingga ekspor ini menjadi salah satu keberhasilan Indonesia di pasar dunia.
-
Apa julukan internasional Jakarta? Istilah ini agaknya masih asing di telinga masyarakat Indonesia, terlebih bagi warga Jakarta itu sendiri. Padahal, kepopulerannya sudah lama melekat di kalangan internasional. Menariknya, sematan kata “The Big Durian” membuatnya sering disamakan dengan Kota New York di Amerika.
-
Kenapa bisnis baju bekas impor dilarang di Indonesia? Presiden Jokowi mengungkapkan bisnis baju bekas impor ilegal sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang ditawarkan Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran? Dalam rangka tema HUT tahun ini, yaitu Jakarta sebagai Kota Global Dengan Berjuta Pesona, Adira Finance hadirkan Kampung Adira di Jakarta Fair dengan tujuan menyediakan solusi finansial yang unik dan mempesona bagi para pengunjung melalui sinergi dengan ekosistem.
Ketua Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Novia Budiman mengatakan, kebijakan ini akan menaikkan harga impor BJLAS Warna, sehingga produsen atap metal dan baja ringan harus membeli BJLAS Warna dari industri dalam negeri. Padahal kapasitas produksi dalam negeri sendiri masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan produsen.
"Kapasitas produksi BJLAS Warna dalam negeri hanya sebesar 150.000 ton per-tahun, sementara tingkat konsumsi BJLAS Warna rata-rata 350.000 ton per- tahun. Akan terjadi keterbatasan pasokan yang akibatnya banyak produsen atap metal akan tutup karena kekurangan pasokan bahan baku," ujar Novia dikutip dari Antara, Rabu (6/12).
Ketua Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (ASBARINDO), Dwi Sudaryono mengatakan, dengan adanya kebijakan bea masuk anti dumping ini, nantinya secara langsung akan mengganggu industri hilir baja dalam negeri yang berupa produksi atap metal dan baja ringan. Hal ini tentu saja akan berimbas pada pasokan bahan baku pada sektor konstruksi dan properti.
"Padahal pemerintah sedang gencar menggalakkan kedua sektor tersebut, baik untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur maupun menggenjot program pembangunan 'Sejuta Rumah' yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Jika ini terjadi, imbasnya program pro rakyat Presiden Jokowi akan terganggu," kata Dwi.
Ketua Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI), Benny Lau meminta pemerintah mengkaji kembali penetapan bea masuk anti dumping tersebut. Maraknya impor, selain keterbatasan pasokan dalam negeri, juga dikarenakan selisih harga yang jauh antara bahan baku baja lokal dan impor.
"Jika pemerintah komit memperhatikan industri hilir baja dalam negeri, pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan ini. Harga bahan baku lokal tidak kompetitif, kalau ini dipaksakan, produsen atap metal dan baja ringan akan kesulitan mendapat bahan baku. Nantinya tidak hanya program Sejuta Rumah saja yang terganggu, tapi pelaku usaha industri hilir baja ringan bisa tutup dan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah," ujar Benny.
Baca juga:
2021, Inalum merdeka dari impor alumina
Indonesia ekspor 4 ton ubur-ubur ke Malaysia
Ekspor patung Bali naik 2,39 persen di September 2017
Ekspor kayu bersertifikat ke Uni Eropa tembus USD 1 miliar
Indonesia ekspor olahan ikan dan hasil laut ke AS senilai Rp 5,5 M