Program sertifikasi 5 juta lahan Jokowi kekurangan dana
Pemerintah saat ini tengah menghadapi masalah pendanaan dalam program sertifikasi lahan rakyat. Presiden Joko Widodo menargetkan tahun ini ada 5 juta lahan rakyat sudah bersertifikat. "Kalau untuk 2 juta kalau tidak salah Rp 1,4 triliun," ujarnya.
Pemerintah saat ini tengah menghadapi masalah pendanaan dalam program sertifikasi lahan rakyat. Presiden Joko Widodo menargetkan tahun ini ada 5 juta lahan rakyat sudah bersertifikat.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan sejauh ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru diberikan dana Rp 1,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Dana ini, baru untuk proses sertifikasi 2 juta lahan.
-
Apa yang dimaksud dengan sertifikat? Sertifikat adalah bukti kepemilikan atau keikutsertaan. Biasanya, sertifikat diberikan kepada mereka yang selesai mengikuti serangkaian acara.
-
Apa yang diperoleh Sarung Mangga terkait sertifikasi SNI? Produk Sarung Mangga berhasil meraih sertifikat berstandar SNI 110:2019 Kategori Sarung Tradisional dari Balai Sertifikasi Textil Kementerian Perdagangan dan Perisdustrian.
-
Bagaimana sertifikasi SNI ini membantu Sarung Mangga? Melalui sertifikasi tersebut berarti produknya sudah teruji oleh lembaga yang berkompeten, sehingga otomatis akan menambah kepercayaan pelanggan.
-
Di mana Jokowi membagikan sertifikat lahan dan memberikan hadiah sepeda? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Siapa yang memberikan sertifikat SNI kepada Sarung Mangga? Penyerahan sertifikat dimaksud diserahkan Kepala Balai Textil Cahyadi kepada Direktur PT Pajitex Umar Djuber di Aula PT Pajitex di Jalan Watusalam Pekalongan, Senin 25 Maret 2024.
-
Kapan Diah Permatasari mendapatkan sertifikat usai pelatihan? Kini pelatihan yang ditempuh Diah sudah selesai. Ia pun memamerkan sertifikatnya dengan bangga dan bahagia.
"Kalau untuk 2 juta kalau tidak salah Rp 1,4 triliun," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/4).
Untuk menambal kekurangan, lanjutnya, skema yang memungkinkan ialah melalui APBN-P. Namun, pemerintah merasa cara ini akan memakan waktu lama. Sementara, proses sertifikasi sendiri membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Maka dari itu, tadi Kementerian Keuangan berjanji akan mencarikan jalan," tuturnya.
Guna mencapai target, pemerintah juga membuka peluang keikutsertaan juru ukur swasta. Dalam waktu dekat, Kementerian ATR akan melakukan tender untuk program ini.
"Siapa yang lebih murah, dia akan terpilih. Tentu juru ukur ini harus yang berbadan firma bukan perorangan," jelasnya.
Selain menggaet juru ukur swasta, Menko Darmin menambahkan bahwa pemerintah juga tengah menggenjot pendidikan bagi yang ingin menjadi juru ukur dan asisten juru ukur.
"Kita juga punya program lain yang namanya pendidikan dan pelatihan vokasi. Segera akan dilaunching," tutupnya.
Baca juga:
Distribusi lahan, pemerintah bentuk tim percepatan reformasi agraria
Sukseskan program sertifikasi lahan, Bos BPN lantik 123 pejabat
Kapolri keluhkan 87 juta meter persegi tanah Polri tak bersertifikat
BP Batam catat terdapat 7.200 hektar lahan terbengkalai
Ahok dapat aduan warga membuat sertifikat 'dipalak' Rp 20 juta
Darmin keluhkan generasi muda tak bisa beli rumah karena gaji rendah
Pemerintah beri lahan bagi 9 juta penduduk miskin hingga 2019