Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Diminta Beri Insentif untuk Maskapai Penerbangan
Insentif tersebut berupa pengurangan pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari biaya-biaya kebandarudaraan termasuk biaya mendarat pesawat yang selama ini dibebankan ke maskapai.
Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta pemerintah segera memberikan insentif kepada seluruh maskapai penerbangan di Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Insentif tersebut berupa pengurangan pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari biaya-biaya kebandarudaraan termasuk biaya mendarat pesawat yang selama ini dibebankan ke maskapai.
"Pemberian insentif harus sama kepada seluruh maskapai, baik maskapai milik negara dan juga maskapai swasta nasional. Pemberian insentif sangat penting karena maskapai memiliki andil terhadap pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi juga kepada penerimaan negara," kata Lasarus di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (8/4).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang menyampaikan solusi mengatasi kesenjangan pasar kerja di hadapan Komisi IX DPR? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I DPR RI, pada Selasa (14/11/2023).
-
Siapa yang ikut merapatkan barisan di pertemuan Koalisi Perubahan? FOTO: Momen Anies-Muhaimin dan Pimpinan Koalisi Perubahan Rapatkan Barisan Bahas Hak Angket Dalam momen tersebut, Koalisi Perubahan menegaskan pihaknya tetap solid dalam menyikapi perkembangan politik usai pemungutan suara pada Pemilu 2024. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan (dua kiri) dan Muhaimin Iskandar (kiri) bersama pimpinan Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (dua kanan) dan Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al Jufri (kanan) bersiap memberikan keterangan usai melakukan pertemuan secara tertutup di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan pemberian insentif tidak hanya urusan Kementerian Perhubungan tetapi juga melibatkan Kementerian Keuangan terkait pembiayaan insentif. Dia menjelaskan, dibutuhkan sejumlah insentif agar maskapai bisa pulih dari dampak pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung setahun terakhir.
Terlebih saat ini di saat memasuki Ramadhan dan Lebaran 2021, karena biasanya pada periode musim liburan seperti ini maskapai bisa meningkatkan penerimaan. Untuk itu, insentif menjadi semakin dibutuhkan maskapai sebagai kompensasi dari pelarangan mudik Lebaran yang diperkirakan semakin menyulitkan maskapai.
Selain insentif perpajakan, maskapai juga membutuhkan fleksibilitas pembayaran ke sejumlah BUMN yang terkait penerbangan, seperti Pertamina, operator bandara Angkasa Pura I dan II, dan AirNav. Fleksibilitas pembayaran ke Pertamina terkait dengan biaya avtur, yang memakan 40-45 persen biaya operasional maskapai.
"Persoalannya saat ini, Kementerian Keuangan harus bersedia penerimaan negara dari industri ini berkurang. Masalah insentif bagi maskapai ini yang akan kami bahas lebih intensif dengan Dirjen Perhubungan Udara," ujar Lasarus.
Pengamat kebijakan transportasi publik Azas Tigor Nainggolan, mengatakan seluruh maskapai BUMN maupun swasta, seharusnya bisa menikmati insentif yang sama dari pemerintah misalnya soal pajak pajak. "Jangan yang satu dapat, yang lain tidak dapat," ujarnya.
Dukungan lain pemerintah kepada maskapai, adalah memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan angkutan udara untuk berpergian, mulai dari urusan dokumen kesehatan, tes COVID-19 gratis, hingga jaminan kebersihan lingkungan bandara dan pesawat.
"Masyarakat atau calon penumpang harus merasa aman dari ancaman virus COVID-19. Tes antigen dibuat gratis, angkutan umum menuju ke bandara juga harus dibuat bagus," ujarnya.
Baca juga:
Mendarat Perdana di Bandara Purbalingga, Citilink Siap Beroperasi Komersil 22 April
Mengudara 15 Menit, Pesawat Batik Air Putar Balik ke Bandara Ahmad Yani Semarang
Citilink Dukung Sport Tourism di Lima Destinasi Wisata Super Prioritas
Buka Cargo Service Center di Klaten, Garuda Targetkan Angkut 10 Ton Per Bulan
Sandiaga Uno Sebut Singapore Airlines akan Layani Penerbangan ke Bali Mulai Mei 2021
Mau Dapat Promo di Garuda Indonesia Online Travel Fair 2021, Ini Caranya