PUPR Gandeng 25 Bank Salurkan Dana FLPP di 2019
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR melaksanakan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 25 Bank Pelaksana seputar penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 2019.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR melaksanakan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 25 Bank Pelaksana seputar penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 2019.
Direktur Utama PPDPP Budi Hartono menyampaikan, terdapat penyesuaian kuota dalam PKO yang dilakukan terhadap bank pelaksana yang kinerjanya masih rendah kepada bank yang mengajukan penambahan kuota.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Mengapa PNM bekerjasama dengan World Bank dan Kementerian PUPR? Semua kami lakukan untuk, lagi-lagi, mensejahterakan nasabah kami dengan cara yang berkelanjutan. Tidak hanya dalam modal finansial dan sosial, dukungan infrastruktur seperti ini juga pelan-pelan kami dorong. Teman-teman dari World Bank di sini juga bukan untuk semata-mata memberikan validasi internasional, tetapi menselaraskan kembali aksi PNM agar sesuai dengan agenda keberlanjutan nasional dan internasional," ungkap Direktur Operasional PNM Sunar Basuki.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
"Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan yang terbaik dan agar bank hati-hati dalam melakukan perencanaan kuota ke depan dengan memperhatikan kapasitas internal. potensi penawaran dan permintaan dari rumah yang ada." kata Budi di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (21/12
Bank Pelaksana yang menandatangani PKO untuk 2019 merupakan 25 bank yang telah mencapai realisasi penyaluran FLPP 2018 minimal 100 unit dan capaian target 2018 terhadap addendum PKO yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2018 minimal 70 persen.
Terdiri dari 4 bank umum nasional, 2 bank umum syariah, 13 bank pembangunan daerah, serta 6 bank pembangunan daerah syariah. Keempat bank umum nasional tersebut antara lain Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri.
Sementara 2 bank umum syariah serta 6 bank pembangunan daerah syariah diantaranya Bank BRI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Sulselbar Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Sumselbabel Syariah, dan Bank Kalsel Syariah.
Sedangkan 13 bank pembangunan daerah yang ikut serta dalam program tersebut yakni Bank Papua, Bank BJB, Bank Sumut, Bank Kalbar, Bank Sultra, Bank Sulselbar, Bank Sumselbabel, Bank NTT, Bank Jambi, Bank Jatim, Bank Nagari, Bank Kalteng, dan Bank Kalsel.
Sebagai catatan, PPDPP sebagai lembaga yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana FLPP dari 2010 hingga 14 Desember 2018 telah menyalurkan dan mengelola dana sebanyak Rp 35,76 triliun untuk membiayai 566.774 unit rumah. Jumlah tersebut masih sekitar 85 persen dari target capaian 2018 yang sebesar 580 ribu unit rumah.
Pada 2019, PPDPP mendapat alokasi dana sebanyak Rp 7,1 triliun, terdiri dari alokasi DIPA sebesar Rp 5,2 triliun ditambah dengan proyeksi pengembalian pokok senilai Rp 1,9 triliun dengan target rumah sebanyak 68.858 unit.
Budi Hartono melanjutkan, pihaknya mempersilakan bank pelaksana yang tidak memenuhi target kriteria capaian 2018 terhadap addendum PKO namun masih berminat untuk menjadi bank penyalur FLPP tahun depan, dan akan melakukan assessment pada Januari-Maret 2019.
"Berdasarkan hasil assessment tersebut, bank pelaksana yang dinyatakan memenuhi persyaratan dapat menandatangani PKO 2019 pada bulan April 2019," tukas dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Wapres JK Target Konsep Rumah Untuk PNS Rampung Awal Tahun
BPKN Imbau Masyarakat Lebih Hati-Hati Memilih KPR
BPKN: Bank BUMN Paling Banyak Biayai Rumah Bodong
Ini Penyebab Banyak Konsumen Tak Puas Dengan Layanan di Sektor Perumahan
Per Hari Ini, BPKN Terima 500 Pengaduan Konsumen Terbanyak di Sektor Perumahan