Putus kontrak Freeport dinilai bisa timbulkan PHK massal
Selain itu, langkah ini dapat mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan kontrak PT Freeport Indonesia tak diperpanjang bakal menyebabkan peningkatan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, langkah ini dapat mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Minimal kita bicara lapangan kerja itu mungkin sementara ada yang kena PHK, ada yang tidak bisa melanjutkan pekerjaan, yang kedua dari sisi penerimaan negara jelas dari PNBP akan ada pengurangan penerimaan negara di apbn, kemudian juga bisa saja ada hal negatif yang bisa dilakukan Freeport atau pemerintah Amerika, ini bisa saja dan ini perlu di antisipasi," ujar dia di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12).
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
-
Kapan trem di Jakarta dihentikan? Operasional trem kemudian dihentikan pada 1959.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Di mana letak permukiman terbengkalai di Jakarta yang diulas dalam video? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Kenapa trem di Jakarta dihentikan? Pada 1962, trem benar-benar dipensiunkan di Jakarta. Gerbong-gerbongnya dibiarkan terbengkalai. Demi menghemat anggaran, dan mengalokasikannya untuk bus impor dari Autralia, rel-rel baja dibiarkan dan hanya diuruk menggunakan tanah lalu diaspal. 100 unit awal bus didatangkan pada tahun itu, dan terus ditambah unit-unitnya.
-
Kapan Ferry Irawan dibebaskan dari penjara? Pada tanggal 18 Agustus 2023 yang lalu, Ferry akhirnya dibebaskan setelah menghabiskan 7 bulan di lapas kelas 2A, Kediri, Jawa Timur.
Marwan menegaskan pemerintah harus hati-hati dalam memutuskan perpanjangan kontrak Freeport. Dia juga mengimbau pemerintah harus memperhatikan kondisi perekonomian tanah air yang tengah mengalami penurunan dan iklim investasi yang kondusif.
"Tapi, kalau kita lakukan hal yang kontradiktif untuk itu maka tidak akan yang datang tapi bukan berarti juga kita harus menyerah untuk tidak memperjuangkan apa yang terbaik," jelas dia.
Menurut dia, perpanjangan kontrak kali ini adalah momentum yang pas bagi pemerintahan yang baru untuk tidak memperjuangkan kebijakan yang rawan menimbulkan kerugian bagi Indonesia.
"Nah, saya lihat itu belum muncul hanya melanjutkan apa yang dulu sudah dirintis oleh pak SBY, ada MoU, ada kesepakatan divestasi 30 persen, lalu tidak ada permintaan untuk meningkatkan royalti, tidak ada permintaan misalnya untuk ganti rugi kerusakan lingkungan. Mumpung ini pemerintahannya baru ada hal-hal yang memang menjadi rentan untuk diperjuangkan kita harus meminta pak jokowi melakukan itu," pungkas dia.
Baca juga:
Massa HMI gelar demo usir Freeport di Bundaran HI
Keuntungan ambil alih Freeport bisa bayar utang negara
Pemerintah harus bisa naikkan royalti Freeport hingga dua kali lipat
DPR usul pengelolaan Freeport diberikan ke BUMN
Bos OJK: Tunggu hati Freeport sadar untuk IPO di Indonesia