Raih Anggaran 2021 Rp 3,1 T, ini Fokus Penggunaan Kemenperin
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan anggaran Kemenperin pada 2021 sebesar Rp 3,181 triliun akan dialokasikan untuk 4 program. Pertama, program dukungan manajemen sebesar Rp 1,443 triliun. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 663 miliar.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan anggaran Kemenperin pada 2021 sebesar Rp 3,181 triliun akan dialokasikan untuk 4 program. Pertama, program dukungan manajemen sebesar Rp 1,443 triliun.
Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 663 miliar. Ketiga yaitu untuk riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi Rp 112 miliar. Program keempat untuk pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp 962 miliar.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.
Menteri Agus memohon kepada Komisi VI untuk memperjuangkan kembali penambahan anggaran jika ada celah terbuka bagi Kementerian Perindustrian.
"Kami siap untuk bekerja sesuai dengan anggaran yang telah disetujui baik itu DPR maupun Pemerintah melalui Kemenkeu untuk membina industri dan mendorong pertumbuhan industri untuk pertumbuhan ekonomi," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR terkait Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Selasa (22/9).
Komisi VI Janjikan Dukungan Penambahan Anggaran di 2022
Menanggapi permohonan Menteri Agus, Komisi VI menyetujui untuk memperjuangkan penambahan Pagu anggaran pada APBN 2021 atau APBN tahun 2022 sebesar Rp 289 miliar tersebut. Adapun rinciannya anggaran itu akan dialokasikan untuk 3 program berikut:
- Penyiapan infrastruktur dalam rangka kebijakan international mobile equipment identity (IMEI) sebesar Rp 25 miliar.
- Fasilitas sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia (SPPT SNI Wajib) dan Penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebesar Rp 109 miliar.
- Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar Rp 163 miliar.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)