Rapat bersama Banggar, dua menko minta tambahan anggaran tahun depan
Menko Wiranto meminta tambahan Rp 3,5 miliar dan Menko Darmin mengajukan Rp 210,5 miliar.
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama empat menteri koordinator kabinet kerja rapat bersama untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) 2017.
Rapat ini dihadiri langsung Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam, Wiranto, menjelaskan pihaknya meminta tambahan Rp 3,5 miliar dari pagu anggaran Rp 281,1 miliar. Sebab, pihaknya mencatat kebutuhan anggaran belanja pegawai operasional Rp 54,51 miliar, sementara, anggaran yang dialokasikan hanya Rp 51 miliar.
"Jadi kami mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2017 sebesar itu," jelasnya saat rapat di Banggar DPR, Jakarta, Rabu (14/8).
Wiranto melanjutkan arah kebijakan Kemenko Polhukam adalah kepastian dan penegakan hukum, stabilitas dan ketertiban, reformasi birokrasi, dan konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi.
Menko Perekonomian Darmin Nasution juga meminta anggaran tambahan untuk 2017 sebesar Rp 210,5 miliar. Sebelumnya anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 359,23 miliar dan diusulkan naik menjadi Rp 560,9 miliar.
Rincian dari, adalah koordinasi makro dan keuangan Rp 12,3 miliar, koordinasi pangan dan pertanian Rp 15,1 miliar, pengelolaan energi SDA dan lingkungan hidup Rp 16,1 miliar, koordinasi ekonomi kreatif Rp 12 miliar, perniagaan dan industri Rp 16,7 miliar, percepatan infrasuktur dan pengembangan wilayah Rp 80,2 miliar
"Usulan tambahan tersebut juga termasuk penyesuaian tunjangan kinerja Kemenko Perekonomian untuk 2017. Sejak 2014 itu pegawai menerima tunjangan kinerja sebesar 70 persen. Kemenkeu telah menaikkan tunjangan sejak tahun lalu," kata Menko Darmin.
Arah kebijakan atau pokok yang dilakukan Kemenko Perekonomian, lanjut Menko Darmin, adalah koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi makro yang kondusif, koordinasi kebijakan keuangan inklusif, kebijakan kedaulatan pangan dan ketahanan air, ketahanan energi dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, peningkatan peranan UMKM dan ketenagakerjaan, peningkatan investasi dan pengembangan industri, peningkatan ekspor dan pengendalian impor, serta sistem logistik.
Sementara, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan mengajukan anggaran sebesar Rp 350,5 miliar. Penggunaan anggaran terbesar adalah untuk belanja barang dan menyelesaikan berbagai persoalan.
"Distribusi pagu anggaran sementara 2017 belanja barang paling banyak sekitar 85-86 persen karena untuk kantor dan kunjungan-kunjungan dan penelitian ke daerah," tuturnya.
Terakhir. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mengajukan anggaran Rp 381,5 miliar. "Pagu Kemenko PMK adalah Rp 381,5 miliar," ujar Menko Puan.
Banggar pun menyetujui pengajuan anggaran keempat menko tersebut beserta penambahannya. "Kita sepakati anggaran seluruh Menko beserta penambahannya," kata Ketua Banggar Kahar Muzakir, sembari mengetok palu.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kapan serangan APRA terjadi? Hari itu 23 Januari 1950 di Bandung Semua perwira keuangan berkumpul di ruang bagian keuangan Divisi Siliwangi.
-
Apa itu DPTb? DPTb atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah daftar pemilih yang ditambahkan setelah DPT (Daftar Pemilih Tetap) selesai disusun dalam pemilu.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
Baca juga:
Gara-gara ekonomi RI, DPR belum setujui asumsi RAPBN 2017
Pertumbuhan ekonomi RI 2017 lebih rendah dibanding tahun ini
Komisi XI DPR sodorkan angka lebih rendah pertumbuhan ekonomi 2017
Sri Mulyani dan Agus Marto rapat dengan DPR bahas RAPBN 2017
Lifting minyak dipatok 815.000 bph pada 2017
Rawan diselewengkan, Fitra tolak dana aspirasi di RAPBN 2017
Anggaran kerap sisa, belanja KemenBUMN 2017 dipotong Sri Mulyani