Respons Kemenkeu Soal Kritik Bupati Meranti Terkait Skema Dana Bagi Hasil
Bupati Meranti Muhammad Adil tuai kontroversi usai menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan. Bukan tanpa alasan, menurutnya, Kementerian Keuangan tidak pernah memberi kejelasan soal skema dana bagi hasil daerah.
Bupati Meranti Muhammad Adil tuai kontroversi usai menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan. Bukan tanpa alasan, menurutnya, Kementerian Keuangan tidak pernah memberi kejelasan soal skema dana bagi hasil daerah.
Terkait hal tersebut Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rahadian Zulfadin menilai, pemerintah daerah harus lebih diperhatikan. Mengingat banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang menyebabkan kenaikan APBD Kalimantan Timur secara signifikan? Signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
"(Terkait Meranti) ini menunjukan daerah ke depan harus diperhatikan karena masalah ke depan hampir tidak bisa diselesaikan oleh pusat, daerah harus kuat," kata Rahadian dalam diskusi INDEF: Efek Resesi Global terhadap Ekonomi Politik Indonesia 2023 di ITS Tower, Jakarta Selatan, Rabu (14/12).
Secara umum dana transfer pemerintah pusat ke daerah semakin lama semakin besar nominalnya. Ini menunjukkan pemerintah pusat telah hadir dengan memberikan anggaran yang besar untuk Pemda dalam mengatasi masalah yang ada di daerah.
"Artinya peran daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional itu semakin besar," kata dia.
Hanya saja, Rahadian mengatakan tidak semua masalah di daerah bisa diselesaikan oleh fiskal. Misalnya terkait tingkat inflasi daerah yang penyelesaiannya harus dilakukan sendiri oleh kepala daerah.
"Inflasi itu terkendali karena ada TPIP dan TPID, jadi ada kerjasama dengan daerah. Untuk masalah-masalah lain juga sama, jadi peran pemerintah daerah mesti diperkuat," tuturnya.
Di sisi lain pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Kehadiran regulasi ini pun bertujuan untuk memperbaiki hubungan keuangan pusat dan daerah menjadi lebih baik lagi.
"Jadi UU HKPD ini sebagai alat untuk memperbaikinya," kata dia mengakhiri.
Baca juga:
Sri Mulyani Buka-bukaan soal Transformasi Digital Berjalan Cepat Akibat Pandemi
Sepakat dengan Bupati Meranti, Gubernur Sumsel Klaim Sering Protes soal DBH Migas
Mendagri Tegur Bupati Meranti: Apapun Masalahnya Gunakan Bahasa Beretika
Alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau Naik Jadi 3 Persen Tahun Depan
Sri Mulyani: Ada Setan & Tuyul di Kemenkeu, Goda Pegawai Melakukan Korupsi
Negara Gagal Maju karena Korupsi Sudah Mendarah Daging