Revisi UU KPK Disahkan, Investasi Dikhawatirkan Makin Ogah Masuk RI
Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati mengkhawatirkan ada dampak serius terhadap perekonomian Indonesia dengan disahkannya revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya yakni minat investasi yang masuk ke Tanah Air.
Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengkhawatirkan ada dampak serius terhadap perekonomian Indonesia dengan disahkannya revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya yakni minat investasi yang masuk ke Tanah Air.
Menurutnya, dengan UU KPK yang baru secara otomatis penyelidikan yang dilakukan KPK akan melalui izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu. Sehingga, kepastian hukum dilakukan di Indonesia di mata investor pun dianggap tidak independen yang kemudian memicu kekhawatiran investor untuk masuk.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Siapa saja yang terlibat dalam rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Bagaimana Indef menilai anggaran yang direncanakan Prabowo untuk pembangunan IKN? Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto menyebut dari pandangan politik Prabowo memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dan tidak membiarkan proyek tersebut mangkrak. Tetapi, secara realistis anggaran yang digelontorkan untuk melanjutkan proyek tersebut tidak cukup.
-
Apa isi penting dari revisi UU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
"Kalau sekarang penyelidikan KPK kalau penyadapan harus izin, bagaimana mungkin hasilkan sebuah penyelidikan penegakan hukum yang independen?. Kalau kekhawatiran itu tidak terjawab kita khawatir tidak hanya investasi yang kita harapkan masuk ke perekonomian Indonesia," kata dia dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta, Rabu (18/9).
Tidak hanya pada investasi, namun dampak lain dari disahkannya UU KPK ini adalah kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan negara tidak berjalan efisien. Ini dikarenakan upaya penegakan hukum dilakukan KPK menjadi melemah.
"Bukan perkara sederhana. Bukan sekedar pelemahan dan penguatan tapi efek dari ini dampak dari keberadaan revisi terhadap perekonomian indonesia punya impact langsung," kata Enny.
"Jadi kita pikirkan potensi untuk orang berminat melakukan investasi maupun juga kita menjaga kelola keuangan negara, benar-benar prudent, benar-benar alokasikan anggaran berorientasi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Baca juga:
Investasi Aman di Indonesia Saat Ekonomi Global Bergejolak
Mengenal Risiko dan Imbal Hasil dari Investasi Emas dan Deposito
Bukalapak Tawarkan Layanan Cicil Emas Berjangka Waktu Sampai 2 Tahun
Butuh Omnibus Law, Pemerintah Nilai Iklim Investasi Properti RI Tak Menarik
Selain Investasi, Pemerintah Turut Kaji Omnibus Law Perpajakan dan Izin Ekspor Impor
Pemerintah Awasi Usaha Emas Online Cegah Pencucian Uang Hingga Pendanaan Teroris