Rezim devisa bebas bikin Rupiah di titik terendah sejak krisis 1998
Devisa hasil ekspor yang disimpan di luar negeri tidak dapat memperkuat likuiditas keuangan dalam negeri.
Nilai tukar Rupiah kini berada di level Rp 13.300 dan tercatat sebagai titik terendah sejak krisis moneter 1998. Meski begitu, pemerintah dengan santainya menanggapi pelemahan Rupiah.
Pemerintah dan Bank Indonesia selalu menggunakan alasan sama menanggapi makin lemahnya nilai tukar Rupiah. Apalagi kalau bukan kondisi perekonomian global yang membuat Rupiah tak berdaya terhadap dolar Amerika.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah tetap berjalan? Bank Indonesia pun memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan. Bahkan, Bank Indonesia sudah siap dengan skenario dalam penerapan redenominasi rupiah ini.
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
Ekonom Senior INDEF Didin S Damanhuri mengatakan merosotnya nilai tukar Rupiah bukan hanya dipengaruhi dari faktor eksternal atau kebijakan bank sentral AS atau The Fed menaikkan suku bunganya. Penerapan rezim devisa bebas jadi alasan utamanya. Banyak devisa hasil ekspor (DHE) yang diparkir di bank luar negeri.
Sesungguhnya, pada 2012 pemerintah sudah merevisi penerimaan devisa hasil ekspor melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 14/11/PBI/2012 dari PBI Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.
Namun aturan itu sama sekali tidak mengubah sistem devisa bebas menjadi sistem devisa control (capital control). "Ini karena pemberlakuan rezim devisa bebas yang sudah tidak relevan," ujar dia di Jakarta, Rabu (10/6).
Menurut dia, devisa hasil ekspor yang disimpan di luar negeri tidak dapat memperkuat likuiditas keuangan dalam negeri. Dia memperkirakan devisa hasil ekspor USD 150 miliar saja bisa membuat nilai tukar Rupiah menguat, di bawah Rp 11.000 per dolar AS.
"Devisa hasil ekspor bisa kuatkan Rupiah kalau Indonesia melakukan seperti yang dilakukan di India dan Brasil," ucapnya.
(mdk/noe)