Rp 1 Triliun uang negara untuk lembaga keuangan internasional
Pemerintah menambah penyertaan modal untuk lima lembaga keuangan internasional dan itu dianggap sebagai kewajiban.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan sepakat mengenai penyertaan modal negara (PMN) ke beberapa lembaga keuangan internasional. Salah satunya peningkatan setoran modal ke World Bank.
Wakil Ketua Komisi XI Andi Rahmat mengumumkan, total PMN untuk keikutsertaan di beberapa lembaga keuangan internasional mencapai Rp 1,02 triliun. Hanya satu yang ditunda, yakni penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar ke Organisasi Karet ASEAN (IRCo).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana The Banker menilai kinerja BRI? Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2022. Adapun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet, income statement, dan capital adequacy.
-
Dimana bank pemerintah mendapatkan modalnya? Bank BUMN adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
"Mengenai keikutsertaan di organisasi rubber itu, kita masih hold, Rp 25 miliar," ujarnya dalam rapat di DPR, Jakarta, Selasa (3/12).
Dalam poin itu disepakati bahwa pemerintah menambah modal di International Bank for Reconstruction dan Development (IBRD), anak usaha Bank Dunia, sebesar Rp 172 miliar. Ada pula tambahan modal di Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp 337 miliar.
Menteri Keuangan Chatib Basri menilai penambahan modal ini tidak perlu menjadi polemik. Selama ini, Indonesia sudah menjadi anggota lembaga keuangan internasional. Ada kewajiban setiap anggota untuk menanamkan modal. Apalagi, pada 2010, muncul edaran dari Bank Dunia agar setiap anggota menambah modal keikutsertaan.
"Itu keanggotaan World Bank, kita harus bayar," kata Chatib selepas rapat kerja.
Mantan Kepala BKPM ini menjelaskan, dengan menambah setoran ke lembaga tersebut, pemerintah sama saja berinvestasi. Sebab, status Indonesia adalah penanam modal. Tapi, menurut asas legalitas, maka modal disetor ke lembaga-lembaga itu menjadi PMN.
"Komitmen kita ditempatkan sebagai PMN, jadi bukan iuran. Kalau pemerintah taruh uang di sana, itu investasi," ujarnya.
Secara total, pemerintah menambah penyertaan modal untuk lima lembaga keuangan internasional. Selain keputusan mengenai PMN, Komisi XI dan Kemenkeu menyepakati agar underlying sukuk senilai Rp 19 triliun agar dimasukkan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
(mdk/noe)