Rupiah Digital Belum Masuk Rencana Pengembangan Pasar Uang BI, ini Alasannya
Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan blueprint pengembangan pasar uang (BPPU) 2025 untuk mempercepat upaya pengembangan pasar uang Indonesia. Dalam blueprint tersebut, rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) rupanya belum masuk menjadi prioritas.
Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan blueprint pengembangan pasar uang (BPPU) 2025 untuk mempercepat upaya pengembangan pasar uang Indonesia. Dalam blueprint tersebut, rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) rupanya belum masuk menjadi prioritas.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat menjelaskan, BPPU 2025 baru mencapai tiga pilar. Pertama, mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan (IPK).
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Siapa yang menerbitkan Rupiah Digital? Rupiah Digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Apa penghargaan yang diraih Bank Jatim? Kali ini, bankjatim berhasil mendapat penghargaan gold rank dalam The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.
Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi. Ketiga yaitu pengelolaan risiko.
"Saat ini belum launching konsep CBDC secara konkret ke publik, masih dalam kajian dan akan masuk ke dalam blue print," ujarnya, Jakarta, Jumat (25/6).
Senada dengan Donny, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, BPPU 2025 lebih menekankan penguatan infrastruktur pasar uang. Sementara CBDC berada di wilayah yang berbeda.
Adapun CBDC merupakan insiatif baru yang berkembang di global. Di mana dengan cara ini, bank sentral di seluruh dunia bisa masuk ke dalam uang digital.
"CBDC belum menjadi bagian di dalam working group blueprint pengembangan pasar uang dan sistem pembayaran. Karena CBDC juga menyangkut platform teknologi dan sebagainya. Saat ini belum punya urgensi untuk menerbitkan CBDC," katanya.
"Di beberapa negara (Sudah berjalan), karena referensi penduduknya dalam memegang cash rendah. Di Indonesia urgensinya belum sebesar negara-negara itu. Konsep CBDC baru berkembang beberapa wacana," tandasnya.
Intip Strategi Bank Indonesia Kembangan Pasar Uang Lewat BPPU 2025
Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) tahun 2025 per Desember 2020 lalu. BPPU ini merupakan arah strategi end-to-end untuk pengembangan menuju pasar uang yang modern dan maju di era digital sekaligus menjadi petunjuk bagi otoritas dan pelaku pasar dalam melakukan pengembangan dan kegiatan di pasar uang.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Donny Hutabarat mengatakan, dalam mencapai visi BPPU 2025, Bank Indonesia menerapkan 3 pilar kebijakan pasar uang yang menjadi inisiatif utama.
"Pertama, mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan. Lalu memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan ketiga mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko," jelas Donny.
Lanjutnya, ketiga pilar tersebut saling terkait dan terhubung seperti pengembangan infrastruktur pasar keuangan. Hal ini akan mendukung upaya pencapaian efektivitas transmisi kebijakan moneter serta pembiayaan dan pengelolaan risiko.
"Dalam rangka mempercepat implementasi berbagai program kerja BPPU 2025, maka telah dibentuk 5 Working Group (WG) yang melibatkan berbagai satuan kerja di Bank Indonesia, otoritas sektor keuangan dan lainnya, serta asosiasi pelaku pasar," jelas Donny.
Adapun, WG tersebut antara lain WG 1 Market, WG 2 Infrastructure, WG 3 Payment Infrastructure, WG 4 Data dan Digitalisasi dan WG 5 Regulasi, Perizinan dan Surveilans.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)