Sekda NTB: Banyak Penolakan UU Cipta Kerja Karena Keterbatasan Informasi Masyarakat
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi mengatakan, tidak sedikit aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi NTB, yang dilakukan berbagai aliansi dari kelompok mahasiswa, kelompok Cipayung dan sebagainya.
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi mengatakan, tidak sedikit aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi NTB, yang dilakukan berbagai aliansi dari kelompok mahasiswa, kelompok Cipayung dan sebagainya.
"Hari-hari ini kami menerima demo dari rekan-rekan dengan berbagai aliansi, kelompok BEM mahasiswa, kelompok Cipayung dan sebagainya yang memberikan atensi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini kita sosialisasikan," kata Lalu dalam sambutannya di acara Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pertanian, Kelautan & Perikanan, Lombok, NTB, Senin (7/12).
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Apa kritik Cak Imin terhadap UU Omnibus Law Ciptaker terkait investasi? "Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat UU Omnibus Law. Itupun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya dalam dialog interaktif Cawapres di TvOne, Rabu (6/12).
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Dia menjelaskan, UU Cipta Kerja banyak ditolak lantaran keterbatasan informasi masyarakat terkait substansi dari regulasi baru tersebut. Terbukti dari pertemuan dengan para pakar yang diuraikan tentang makna substantif. Dari penjelasan tersebut audiens bisa memahami dan memberikan dukungan kepada.
"Tentu dibalik penyusunannya terkandung hal yang positif, karena keterbatasan informasi atau kendala teknis tidak terinformasikan secara utuh dan menghasilkan reaksi berlebihan," imbuhnya.
Untuk itu, dia berharap Serap Aspirasi bisa memberikan penjelasan secara komprehensif terkait rencana implementasi undang-undang sapujagat tersebut. "Dengan kehadiran ibu dan para narasumber bisa menjadi dialog secara intens apa yang tertuang yang bisa jadi belum dipahami substansinya secara mendalam, terbawa suasana emosional," tutur dia.
Selain mendapatkan penjelasan secara komprehensif, dalam forum ini juga diharapkan terjadi ruang dialog dari para audiens kepada pemerintah pusat. Sebab saat ini pemerintah yang tengah menyusup Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi kepanjangan dari UU Cipta Kerja.
Secara khusus, Pemerintah Provinsi NTB telah mengajukan beberapa usulan kepada pemerintah pusat, salah satunya terkait kasus ekspor benih lobster (benur) yang belakangan banyak menjadi sorotan. "Yang jadi harapan daerah dalam tata niaga lobster ini agar dapat kemanfaatan yang begitu besar terikat perikanan dan pertanian lainnya," kata dia.
Lewat undang-undang ini juga diharapkan menjadi kesempatan investor untuk menanambkan modalnya di NTB. Kemudian para investor membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
"Bagaiman Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa memberi kesempatan kepada investor untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja. Ini benar-benar kita selesaikan dan bisa keluar dari belenggu," tandasnya.
Baca juga:
Proses Sertifikasi Produk Halal dalam UU Cipta Kerja Menjadi 21 Hari Kerja
Kementerian Agama Bantah Abaikan Aspek Kehalalan dalam UU Cipta Kerja
Sri Mulyani Sebut UU Cipta Kerja Mampu Perkuat Pondasi Ekonomi RI
Jokowi: Kita Dihadapkan Besarnya Pengangguran Akibat PHK di Masa Pandemi
Usman Hamid: 402 Orang Jadi Korban Kekerasan Polisi saat Demo UU Cipta Kerja
Sovereign Wealth Fund Dinilai Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Nasional