Serapan anggaran kementerian naungan Menko Darmin sangat rendah
Rata-rata serapan anggaran kementerian tersebut sebesar 34,7 persen atau Rp 78,3 triliun dari total Rp 225,34 triliun.
Pemerintah mengakui serapan anggaran di kementerian bidang ekonomi masih sangat rendah. Rata-rata serapan anggaran kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hanya sebesar 34,7 persen atau Rp 78,3 triliun dari total Rp 225,34 triliun.
"Serapan anggaran kementerian di bawah Kemenko Perekonomian paling tinggi mencapai 59 persen dan yang terendah 18 persen. Hingga 31 Agustus 2015, rata-rata penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga di bawah kemenko perekonomian sebesar 34,7 persen atau Rp 78,3 triliun dari total Rp 225,34 triliun," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9).
Dia menjelaskan serapan anggaran kementerian/lembaga sektor perekonomian yang paling tinggi adalah Kementerian Keuangan sebesar 59,6 persen. Sedangkan, yang paling rendah adalah Kementerian Tenaga Kerja yang hanya mencapai 18 persen.
Sementara, Bappenas 47,5 persen, BKPM 46,9 persen, Kementerian Koperasi dan UKM 39,4 persen, Kementerian Pertanian 37,9 persen, Kementerian Agraria 32,3 persen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 30,8 persen, Kementerian BUMN 29,2 persen, Kemenko Perekonomian 28,7 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 28,3 persen, Kementerian Industri 20,9 persen, Kementerian Perdagangan 23,5 persen.
"Di 2016, kami juga sudah menyiapkan fokus-fokus di bidang perekonomian di antaranya pertama, meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur untuk energi, ketahanan pangan dan peningkatan kawasan khusus destinasi pariwisata," kata dia.
Kedua adalah penyediaan kebutuhan pokok rumah dengan program sejuta rumah dengan berbagai program diantaranya subsidi bunga kredit, bantuan uang muka perumahan, kemudahan DP 1 persen dan FLPP.
Ketiga adalah peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Keempat adalah pemasaran pariwisata nasional dan perkembangan industri di luar Pulau Jawa. Terakhir, percepatan pembangunan pusat ekonomi wilayah di luar Pulau Jawa.
Untuk itu, kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2016 yaitu Kementerian PU Rp 103,8 triliun, Kementerian Keuangan Rp 40,5 triliun, Kementerian Pertanian Rp 32,8 triliun, Kementerian Agraria Rp 6,5 triliun.
Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) Rp 5,56 triliun, Kementerian Ketenagakerjaan Rp 3,8 triliun, BPK Rp 3,6 triliun, Kementerian Perindustrian Rp 3,3 triliun, Bappenas Rp 1,64 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp 1,28 triliun, BKPM Rp 520 miliar, Kemenko Perekonomian Rp 361 miliar.
Hadir pula dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Baca juga:
JK: Daerah yang tidak bisa memanfaatkan anggaran akan kena sanksi
Hingga Agustus 2015, anggaran BKPM baru terserap 46 persen
Wapres JK sebut belum ada Menteri PU diciduk KPK
JK puji Kementerian PU-Pera walau anggaran baru terserap 33 persen
Penyaluran dana desa mandek, kepala daerah takut dikriminalisasi
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang klaim TKN soal debat cawapres tema ekonomi? Menurut Anies, pembuktian atas klaim itu baru dapat dilihat pada saat debat cawapres berlangsung besok malam, Jumat, 22 Desember 2023.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.