Siap-Siap, Pemerintah Beri Sinyal Bakal Hapus Subsidi BBM dan Listrik
Rofyanto menekankan, pemerintah secara bertahap memang menanggung kewajiban untuk mengembalikan harga-harga komoditas tersebut ke harga keekonomiannya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal bakal menghapus kebijakan subsidi BBM dan listrik. Kebijakan ini diambil agar belanja anggaran ke depan bisa lebih efektif dan efisien.
"Tentunya kita harus makin mendorong belanja produktif. Ini harus jadi kesadaran kita bersama, bahwa subsidi itu enggak efisien. Subsidi BBM, susbdi listrik itu enggak efisien," kata Direktur Penyusunan APBN Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan dalam sesi konsultasi publik RII APBN 2023, Senin (25/7).
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kapan Pertamina berhasil mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
Rofyanto menekankan, pemerintah secara bertahap memang menanggung kewajiban untuk mengembalikan harga-harga komoditas tersebut ke harga keekonomiannya.
"Subsidi tuh hanya untuk rakyat miskin dan rakyat yang membutuhkan. Yang mampu, yang menengah atas, mustinya enggak perlu mendapatkan subsidi," tegas dia.
Dari sisi belanja, pemerintah tentunya harus memperbaiki efektivitas belanja negara. "Namun dengan pendapatan semakin baik, sepertinya belanja yang kita khawatirkan shrinking ini tidak terjadi," imbuhnya.
Artinya, pemerintah tetap berupaya menjaga belanja APBN. Itu dibuktikan tatkala negara terserang wabah pandemi Covid-19 pada 2020-2021-2022, dimana pengeluaran anggaran tetap terjaga untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian.
Perkuat Pemulihan Ekonomi
Termasuk untuk merespon/memperkuat pemulihan ekonomi menghadapi situasi krisis yang terjadi saat ini, seperti konflik geopolitik, kenaikan harga komoditas, hingga pengetatan suku bunga acuan.
"Ini semuanya perlu kita antisipasi. Padahal kan APBN kita sesuai UU 2/2020, di tahun 2023 (defisitnya) harus sudah kembali di bawah 3 persen. Di 2021-2022 kita leluasa, boleh meng-extend defisit kita sampai di atas 3 persen," tuturnya.
"Meskipun kita tahu, pendapatan kita sangat tertekan. Di 2020 kita memang mengalami relaksasi pendapatan. Namun di sisi lain, di belanja kita harus fokus. Uangnya difokuskan untuk penanganan pandemi," ujar dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)