Sisa sebulan, JK nilai mustahil target pajak tercapai
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak baru mencapai Rp 865 triliun.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak baru mencapai Rp 865 triliun atau masih kurang Rp 430 triliun dari target penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2015 yang dipatok mencapai Rp 1.294 triliun. Padahal, sisa 2015 hanya tinggal sebulan lagi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai mustahil Ditjen Pajak bisa mengejar Rp 430 triliun dalam waktu satu bulan.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Sepur Kluthuk Jaladara diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
-
Kapan Jalur Lingkar Barat Purwakarta dibangun? Sebelum dibangun jalan lingkar pada 2013, Kecamatan Sukasari yang berada paling ujung di Kabupaten Purwakarta aksesnya tidak layak.
-
Kapan Djamaluddin Adinegoro lahir? Gunakan Nama Samaran Djamaluddin Adinegoro lahir di Talawi, sebuah kecamatan di Sawahlunto, Sumatra Barat pada 14 Agustus 1904.
-
Kapan Mohammad Tri Anjas lulus Akmil? Pada 3 November 2022, keluarga militer itu mendapatkan kabar gembira dari Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dian Assafri.
"Kita tidak mungkin bisa mengejar Rp 430 triliun dalam waktu satu bulan," kata JK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/12).
Untuk itu, ada dua opsi yang bisa dipilih untuk menyiasati penerimaan yang minim tersebut, yakni menambah utang atau melakukan penghematan. Menurut JK, opsi paling memungkinkan adalah dengan melakukan penghematan.
Lantaran dari sisi utang, pemerintah memiliki keterbatasan dalam defisit anggaran sesuai dengan pemberlakuan Undang-undang APBN bahwa tidak boleh melebihi 3 persen. Proyeksi sementara dari pemerintah, defisit anggaran akan mencapai 2,7 persen.
Opsi penghematan, artinya Kementerian/Lembaga (K/L) harus mengkaji ulang daftar belanja atau pengeluarannya masing-masing untuk memangkas pengeluaran yang dinilai tidak masuk skala prioritas.
Namun, dari sisi belanja wajib seperti anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) dan gaji pegawai, tidak mungkin dikurangi.
"Maka dari awal semua harus kencangkan ikat pinggang kurangi anggaran yang tidak penting," tegas JK.
Pada 2015 lalu, pemerintah memang telah memulai mengurangi anggaran yang tidak penting, seperti larangan rapat di hotel berbintang bagi PNS. Namun sayangnya, kebijakan tersebut berakhir dengan protes pengusaha.
"Begitu dikurangi anggaran rapat, semua demo, kami juga tidak ingin hotel PHK. Semua masalah ini harus dicari perbaikannya," pungkas dia.
Baca juga:
Kunjungi Kampung Batik Laweyan, Mufidah beli kemeja untuk JK
Wapres JK akui RI belum bisa pengaruhi dinamika ekonomi global
Pemotor ini lawan arus lalu potong jalan saat Wapres melintas
JK sebut Indonesia kekurangan ponpes dan tokoh islam bermutu
Tak cuma KMP, PDIP juga kritik helikopter buat Jokowi