Sistem upah dan aturan perburuhan bisa hindari PHK massal
Pemerintah perlu merumuskan beberapa strategi agar perusahaan bisa terus menjalankan aktivitasnya tanpa melakukan PHK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memanggil beberapa menteri membahas masalah sistem pengupahan.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Ujung Kulon Janggan buka? Ujung Kulon Janggan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 18.00.
-
Kapan Kurniawan Dwi Yulianto lahir? Kelahiran Kurniawan Dwi Yulianto 13 Juli 1976
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kapan Kepala LKPP memberikan arahan kepada pelaku UMKK di Karanganyar? Hal ini Hendi sampaikan saat memberikan pengarahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Karanganyar pada Selasa (30/4/2024).
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
Wapres JK menuturkan, pemerintah berupaya memfasilitasi kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja. Terlebih dalam kondisi perekonomian sedang sulit seperti saat ini.
"Agar perusahaan itu bekerja dengan baik, supaya jangan terjadi PHK," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).
Pemerintah tengah merumuskan beberapa strategi agar perusahaan bisa terus menjalankan aktivitasnya tanpa melakukan PHK karyawan.
"Karena itu harus dirumuskan apa insentif yang diberikan kepada pengusaha agar pekerjaan baik. Apa yang perlu kita atur untuk ke depan," ungkap JK.
Menurut JK, untuk menghindari PHK massal, kegiatan perekonomian harus berjalan. Untuk menjamin perusahaan tetap berjalan baik, sistem pengupahan menjadi faktor penting.
"Ya ekonomi harus jalan. Harus berkembang, jadi harus juga hak bagaimana kita mengatur aturan-aturan perburuhan pengupahan untuk tahun depan, supaya ini berjalan apa itu smooth lah," kata JK.
Baca juga:
Fadjroel Rachman, pendukung Jokowi dapat jatah komisaris Adhi Karya
Menteri Rini minta BUMN beralih jadi penghasil dolar terbesar
Kebijakan ekonomi Jokowi-JK dinilai kurang menarik bagi investor
Gubernur Papua marah soal lawatan ke Freeport, Menteri Saleh santai
Menkeu sebut keringanan pajak era SBY tak dipakai pengusaha
Jokowi tambah utang Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan ADB
Cadev turun, menkeu sebut lebih baik kantong tebal daripada kering