Skandal IMDB Malaysia Sempat Buat Pemerintah Khawatir Dirikan LPI
Meski begitu, kekhawatiran itu tidak menjadi besar karena pemerintah tengah menyusun SOP, tata kelola yang baik, hingga menyusun road map untuk LPI. Selain itu, pemilihan orang-orang tepat yang berada di dalam LPI pun tidak main-main, memiliki reputasi baik di bidangnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengaku sempat memiliki kekhawatiran terhadap pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia. Kekhawatiran itu datang karena melihat kasus skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
"Memang kekhawatiran bahwa LPI akan mengalami situasi yang sama seperti 1MDB atau lembaga lain yang kita ketahui reputasi tidak baik dalam kelola investasi itu menjadi pemikiran bersama," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2).
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Siapa yang membentuk lembaga penyelenggara pemilu pertama di Indonesia? Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12/1946).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
Meski begitu, kekhawatiran itu tidak menjadi besar karena pemerintah tengah menyusun SOP, tata kelola yang baik, hingga menyusun road map untuk LPI. Selain itu, pemilihan orang-orang tepat yang berada di dalam LPI pun tidak main-main, memiliki reputasi baik di bidangnya.
"Jadi segala aspek diusahakan dengan sungguh-sungguh berbagai upaya preventif akan diterapkan di sana. Namun akhirnya saat LPI ini sudah jalan yang juga paling penting adalah keterbukaan disclosure transparansi dan akuntabilitas pada publik ini," kata Dian.
Oleh karena itu, kehadiran LPI ini akan menjadi tugas bersama-sama untuk mengawasi jalannya investasi di Indonesia, agar tidak diselewengkan seperti yang terjadi di tempat lain.
Seperti diberitakan, Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengatakan ada sekitar USD 4,5 miliar dana dari 1MDB yang disalah gunakan. 1MDB adalah sebuah lembaga investasi yang didirikan oleh Najib pada 2009 dan Goldman Sachs telah membantu mengembangkan lembaga tersebut. Lembaga tersebut didirikan Najib pada awal masa pemerintahannya untuk mempercepat investasi di Malaysia.
Baca juga:
Kemenkeu: LPI Beri Manfaat ke Investor Dalam Negeri
Sri Mulyani Tetapkan Pajak Deviden 7,5 Persen untuk Mitra Investasi LPI
Ini 3 Model Transaksi Lembaga Pengelola Investasi
LPI Wajib jadi Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan Pengelola Kekayaan Alam Indonesia
Menkeu Ingin LPI jadi Percontohan, Pastikan Diisi Pegawai dengan Kredibilitas Tinggi
Wamenkeu: LPI Berbeda dengan SWF Negara Lain