Skema KPR Subsidi Pemerintahan Prabowo-Gibran
BTN mengusulkan tiga jenis KPR subsidi kepada Kepala Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah mengajukan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, menyatakan bahwa mereka telah mengusulkan tiga jenis KPR subsidi kepada Kepala Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.
- Skema Penyaluran Subsidi BBM Dipastikan Berubah Mulai 1 Januari 2025, Penerima Dapat BLT?
- Nasib Kendaraan Pelat Kuning Jika Subsidi BBM Diganti dengan BLT
- Siap-Siap, Pemerintah Sedang Godok Skema Penyaluran Subsidi BBM, BLT, hingga Listrik
- Aturan Sedang Dikaji, Pekerja Gaji Rp15 Juta Bisa Dapat Fasilitas KPR Subsidi
Usulan ini sejalan dengan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.
"Usulan pertama adalah rumah desa, mengingat dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450W, sekitar 24 juta di antaranya tergolong tidak layak huni," ungkap Nixon di Menara BTN, Jakarta, pada Rabu (16/10).
Skema KPR kedua ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema ini mirip dengan KPR dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan beberapa penyesuaian.
"Ini ditujukan bagi masyarakat yang bekerja di daerah perkotaan seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Purwakarta, serta provinsi lainnya," jelasnya.
Adapun jenis ketiga yang diusulkan adalah rumah di daerah urban, yang ditargetkan untuk kelas pekerja dengan penghasilan antara Rp12 juta hingga Rp15 juta per bulan.
Oleh karena itu, BTN menyarankan agar pemerintahan mendatang memanfaatkan lahan atau bangunan milik pemerintah dan BUMN untuk membangun hunian vertikal.
Nixon memberikan contoh, pemerintah dapat memanfaatkan sejumlah pasar di DKI Jakarta untuk dibangun apartemen.
"Misalnya, harga apartemen sekitar Rp400-Rp500 juta akan menjadi terjangkau jika menggunakan KPR selama 25 atau 30 tahun," tutupnya.
Prabowo berencana untuk menghapus pajak properti, sementara bos BTN mengusulkan untuk menambah insentif
Sebelumnya, Prabowo Subianto yang terpilih sebagai Presiden dilaporkan berencana untuk mengurangi pajak properti atau perumahan yang saat ini mencapai total 16 persen.
Pajak yang akan dihapus meliputi PPN sebesar 11% dan BPHTB sebesar 5 persen. Menanggapi informasi ini, Nixon, mengungkapkan bahwa BTN sangat mendukung rencana tersebut.
Dia percaya bahwa langkah ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk perumahan. Lebih lanjut, Nixon menyatakan bahwa penghapusan pajak properti akan mempercepat pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Terpilih Prabowo.
"Kami di Satgas justru mengusulkan agar ada pembebasan PPN selama setidaknya 3 tahun untuk rumah subsidi, termasuk tiga tipe rumah yaitu rumah desa, rumah MBR, dan rumah urban, sehingga pembangunan 3 juta rumah tersebut dapat berjalan lancar," kata Nixon.
Selain itu, BTN juga mengusulkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran untuk memberikan subsidi atau insentif bagi rumah urban dalam bentuk premi asuransi dan premi penjaminan.
"Usulan kami kepada Satgas adalah pemberian subsidi atau insentif, terutama untuk rumah urban, berupa premi asuransi atau premi penjaminan. Dengan demikian, premi penjaminan akan ditanggung oleh negara," ujarnya.
Penghitungan pajak
Menurutnya, penghapusan pajak properti dan biaya terkait lainnya akan membuat masyarakat lebih tertarik untuk mengajukan kredit perumahan di masa mendatang, karena tidak ada uang muka yang perlu dibayarkan di awal.
"Mengapa? Karena jika ini dihapus, maka 20 persen biaya di awal akan hilang. Yang menjadi penghalang bagi orang untuk membeli rumah saat ini bukanlah uang muka, karena sudah ada opsi 0 persen dan 1 persen sejak lama. Namun, kenyataannya tetap sulit. Kenapa? Karena ada biaya PPN dan BPHTB yang tidak bisa dicicil, harus dibayar tunai, ditambah biaya asuransi, yang jika dijumlahkan mencapai 20-21 persen," jelasnya.
"Jika biaya tersebut dihapus, kemampuan masyarakat untuk membeli rumah akan meningkat karena biaya awal menjadi lebih rendah. Selain itu, harga rumah akan terasa turun 20 persen, sehingga biaya asuransi juga ikut turun 20 persen dengan hilangnya tiga biaya tersebut," tambahnya.
Namun, Nixon menegaskan bahwa ini masih merupakan usulan dari BTN. Dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penghapusan pajak properti jika ingin mencapai target pembangunan 3 juta rumah.
"Itulah usulan kami. Ini baru sekadar usulan, belum menjadi keputusan. Kami mengusulkan untuk menghapus biaya ini agar pencapaian 3 juta rumah dapat terwujud," pungkasnya.