SKK Migas Bidik Sumur Nganggur Demi Kejar Target Swasembada Energi
Dampak positif langkah ini yaitu ongkos produksi yang telah dikeluarkan bisa kembali pada negara.
Pertamina Hulu Energi temukan potensi sumberdaya migas di sumur Tedong (TDG)-001 yang berada di area Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara - Sulawesi Tengah. (Dok Pertamina)
(©@ 2024 merdeka.com)Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) siap menindaklanjuti target swasembada energi yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan melakukan reaktivasi dan mengambil alih sumur migas nganggur (idle).
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, saat ini pihaknya melihat ada sejumlah temuan undeveloped discovery, berupa lapangan dan sumur migas yang belum kunjung dikembangkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
- Rekor Baru, SKK Migas Catat Hasil Produksi Migas Tertinggi pada 17 Agustus Capai 607.816 Barrel Minyak per Hari
- SKK Migas Siap Gaet Pemain Besar Demi Produksi 1 Juta Barel Minyak Per Hari
- SKK Migas Gelar Anugerah Jurnalistik untuk Potret Perjalanan Industri Hulu Migas, Cek Syarat dan Ketentuannya
- SKK Migas: Prioritas Produksi Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri
"Jadi ada temuan-temuan di masa yang lalu, kita kumpulin ini, yang belum dikembangkan. Belum diusulkan jadi lapangan yang dikembangkan. Padahal ini kan costnya sudah keluar. Jadi ini yang pertama yang kita akan kejar kepada KKKS," ujarnya di Kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa (29/10).
Dwi mengatakan, SKK Migas bakal mengidentifikasi mana saja sumur-sumur mangkrak yang bisa dikerjakan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, itu juga bakal didiskusikan dengan pihak KKKS.
Menurut dia, saat ini pemerintah punya kekuatan lebih untuk bisa mengambil alih sumur-sumur migas tersebut. Dengan adanya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial Yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi.
"Kita di 2024 ini sudah punya senjata untuk menekan itu. Kalau yang selama ini kan KKKS tidak mengembangkan ya sudah kita hanya menghimbau-menghimbau, tapi kita tidak punya alat mem-presser-nya," kata Dwi Soetjipto.
"Nah sekarang sudah ada Kepmen ESDM Nomor 110/2024 yang menetapkan, misalnya antara lain undeveloped discovery 3 tahun dia sudah ketemu discovery tidak diapapakan, pemerintah bisa mengambil alih," tegasnya.
Kebijakan itu bakal dioptimalkan untuk mempercepat proses reaktivasi sumur nganggur. Sehingga seluruh ongkos produksi yang telah dikeluarkan bisa kembali pada negara.
"Sekarang ini kita sedang dalam proses untuk diskusi dengan KKKS, agar nanti Januari 2028 seluruh rekomendasi terhadap undeveloped discovery EOR, POD, idle field, idle well itu sudah siap. Dan yang tidak ada rencana yang bisa kita terima, ya itu harus dikembalikan ke negara," tuturnya.