Soal Ibu Kota Baru, Menteri Syafruddin Siap Jadi Pejabat yang Pindah Pertama
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan siap menjadi pejabat tinggi negara pertama yang pindah ke ibu kota baru. Janji tersebut bakal direalisasikan jika dirinya kembali terpilih menjadi menteri pada periode selanjutnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan siap menjadi pejabat tinggi negara pertama yang pindah ke ibu kota baru. Janji tersebut bakal direalisasikan jika dirinya kembali terpilih menjadi menteri pada periode selanjutnya.
"Kalau saya Menteri PANRB lagi, saya yang pertama lah pindah," ungkap dia dalam sesi konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8).
-
Kenapa Ibu Kota harus dipindahkan ke Kalimantan? "Kita harus berani memulainya, Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet," kata Jokowi.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Kapan HUT Kodam Jaya diperingati? Setiap tanggal 24 Desember diperingati HUT Kodam Jaya.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi Ibu Kota Indonesia? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
Kesiapan itu dilontarkannya lantaran dia telah berpengalaman berpindah tugas dari satu titik ke titik lain di Nusantara sebagai seorang anggota Kepolisian selama lebih dari 30 tahun. "Kalau tentara dan polisi itu sudah biasalah berpindah-pindah tugas. Saya 34 tahun mengabdi di kepolisian berpindah-pindah tugas. Itu sudah biasa sampai ke pelosok Tanah Air," ujar dia.
Oleh karenanya, dia beranggapan pemindahan ASN ke ibu kota baru bukanlah suatu permasalahan besar. Apalagi, aparatur negara disebutnya telah terikat kontrak dengan negara sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Dia juga menyatakan, pemerintah telah belajar kepada negara-negara lain seperti Australia, Belanda dan Malaysia terkait pemindahan pusat pemerintahan. Pernyataan tersebut sekaligus menepis tanggapan miring akan pembangunan ibu kota baru yang dianggap membuang banyak waktu, uang dan tenaga.
"Kita bisa lihat saja (ibu kota baru), seperti ibu kota Australia Canberra, ibu kota Belanda Den Haag, ibu kota Malaysia Putrajaya. Kan tidak ribet-ribet amat, tidak gaduh tuh. Biasa-biasa aja," pungkas dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Lepas Status Ibu Kota ke Kalimantan Timur, Jakarta akan Seperti New York dan Sydney
VIDEO: Pemerintah Fokus Siapkan RUU Ibu Kota Baru
Sarinah Bakal Ekspansi Bisnis di Ibu Kota Baru
Ibu Kota Pindah, Kemacetan Jakarta Berkurang Tetapi Tidak Hilang
Pemerintah Masih Kaji Skema Investasi Swasta di Ibu Kota Baru
UU dan Pembebasan Lahan Jadi PR Utama Pemerintah dalam Pembangunan Ibu Kota Baru
MenPAN-RB Sebut ASN akan Diberikan Hunian di Ibu Kota Baru