Soal lahan gambut, Pekerja industri kehutanan terancam di-PHK massal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Permen P.40/2017 tentang fasilitasi pemerintah pada usaha hutan tanaman industri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Namun Permen tersebut dinilai tidak menjawab permasalahan pekerja yang terancam PHK massal.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Permen P.40/2017 tentang fasilitasi pemerintah pada usaha hutan tanaman industri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Namun Permen tersebut dinilai tidak menjawab permasalahan pekerja yang terancam PHK massal, jika perusahaan harus kehilangan lahan atau pindah ke daerah lain.
Bahkan, para pekerja kehutanan di Riau resah akibat adanya aturan tersebut. Mereka pun mengancam akan melaporkan masalah regulasi ini ke Presiden Joko Widodo untuk bisa menyampaikan aspirasinya.
“Kabarnya, tanggal 23 Juli ini Pak Jokowi mau ke Riau, kami berharap bisa bertemu dan menyampaikan keresahan kami pada beliau," ujar Ketua SPSI Riau, Nursal Tanjung dalam keterangannya, Kamis (20/7)
Nursal mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa duduk bersama pemerintah, membicarakan keresahan pekerja Hutan Tanaman Industri akan dampak implementasi Permen LHK P.17/2017. Forum Perjuangan Ekonomi dan Sosial Gambut (FPESGR) pun pernah mengirimkan surat untuk audiensi dengan Gubernur Riau, namun hingga saat ini belum terlaksana.
"Mei lalu, kami juga sudah kirim surat ke Menteri LHK tapi juga belum ada respon," jelasnya.
Gubernur Riau sendiri mengaku telah mendengar keluhan terkait regulasi gambut tersebut, dan telah menyampaikannya pada pemerintah pusat, namun tidak mendapat respon yang memuaskan dari pemerintah pusat.
"Mungkin dengan kehadiran Pak Jokowi ke Riau, suara kami nanti bisa lebih didengar," pungkasnya.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang dilakukan Kementerian LHK dan Astra dalam program perhutanan sosial? Penandatanganan kerja sama dilakukan dalam Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK Senayan, Jakarta (16/9). Sekaligus disaksikan Mensesneg Pratikno Menteri LHK Siti Nurbaya serta Menkop UKM Teten Masduki. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto, menjelaskan Festival LIKE digelar sebagai rangkuman kerja-kerja korektif pemerintah di bidang lingkungan, iklim, kehutanan, dan EBT. Sehingga pada akhirnya menunjukkan Indonesia mampu memberikan kontribusi positif dalam rangka penuruan emisi gas rumah kaca. "Melalui festival ini, juga menjadi momentum kolaboratif dan partisipatif antar pemerintah dengan masyakarat, akademisi, hingga dunia usaha," ujar Agus dalam keterangannya.
-
Kenapa KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan pertumbuhan PDB perikanan rata-rata berada di angka 4,00-5,00 persen.
Baca juga:
Pemerintah didorong naikkan harga eceran gula jadi Rp 14.000 per Kg
Asosiasi minta pemerintah hapus PPN petani gula
Ada perubahan aturan, nasib pekerja kehutanan tetap terancam
Pengusaha: Sertifikasi halal jadi nilai tambah persaingan global
5 Fakta jumlah orang miskin sulit turun di era Presiden Jokowi
Kemiskinan sulit turun akibat industri padat karya terkendala gaji
Izin impor belum dibuka, industri garam terancam berhenti