Sri Mulyani: 4,1 Persen Anggaran RI untuk Atasi Dampak Perubahan Iklim
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) rencana aksi untuk mitigasi maupun adaptasi tersebut sangat diprioritaskan. Hal ini penting agar dapat mendukung agenda mengatasi dampak perubahan iklim.
Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar. Ini menjadi alasan yang sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk membatasi atau mencegah deforestasi, bahkan menghutankan kembali lahan yang telah berubah peruntukannya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) rencana aksi untuk mitigasi maupun adaptasi tersebut sangat diprioritaskan. Hal ini penting agar dapat mendukung agenda mengatasi dampak perubahan iklim.
-
Bagaimana caranya agar iklim usaha di Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa depan? Anggawira menuturkan, tantangan Indonesia ke depan dalam iklim usaha yaitu demografi. Menurutnya, demografi yang ada harus mendapatkan akselerasi yang cepat agar lapangan pekerjaan bisa lahir. Di satu sisi, lahirnya lapangan pekerjaan jika suasana dalam negeri kondusif, dan aman. "Sehingga investasi bisa masuk, ahli teknologi bisa masuk. Saya rasa hal-hal ini yang harus menjadi perhatian dan juga tantangan untuk pemerintahan ke depannya," ucapnya.
-
Bagaimana Indonesia mendorong pemerintah agar mengatasi perubahan iklim di Sidang Umum ke-44 AIPA? “Dalam aspek itu, peran dan visi parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya bisnis as usual, tapi juga out of the box, melampaui daripada konsep-konsep biasa,” ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
-
Siapa yang berharap agar iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Mengapa Indonesia mendorong peningkatan konektivitas udara? Seluruh upaya tersebut dilakukan juga untuk turut mendukung pertemuan ASEAN selama Keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto meyakinkan para pengusaha AS tentang iklim investasi di Indonesia? Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan," tanggap Menko Airlangga.
-
Mengapa Indonesia menagih janji pendanaan negara maju untuk mengatasi perubahan iklim di Sidang Umum ke-44 AIPA? Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan. "Sehingga ini memang belum kita mampu mewujudkan. Dan harapannya jika ini tuntutan Indonesia harapannya juga menjadi tuntutan kawasan ASEAN kepada negara-negara yang maju," Putu Supadma Rudana.
"Kami mengalokasikan 4,1 persen dari anggaran negara kami untuk aksi mengatasi dampak perubahan iklim dan kami akan menelusuri pengeluaran anggaran agar kami dapat konsisten, kredibel dan transparan mengenai sumber daya yang dibutuhkan dan itu adalah salah satu akuntabilitas yang kami bangun," kata Sri Mulyani pada Webinar Raising The Bar on Climate Ambition : Road to Cop 26, ditulis Rabu (5/5).
Dia menambahkan dari sisi fiskal, Pemerintah juga menggunakan banyak instrumen, misalnya seperti obligasi hijau serta membentuk lembaga yang didedikasikan memobilisasi sumber daya untuk pembiayaan aksi penanganan dampak perubahan iklim dan lingkungan. Hal ini sangat penting karena untuk mengatasi dampak perubahan iklim tidak dapat dilakukan tanpa pembiayaan dan teknologi.
"Sebagai ketua bersama Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim, saya juga ingin mendorong Climate Change Conference of the Parties (COP) 26 berikutnya di Glasgow, bagaimana kita dapat membangun pemahaman dan tanggung jawab bersama yang lebih baik dan lebih kuat antara negara berkembang dan negara maju untuk mewujudkan hasil yang paling efektif untuk menangani masalah perubahan iklim," tegasnya.
Menurutnya, penting dalam COP 26 untuk mengimplementasikan pasal dalam Perjanjian Paris untuk menciptakan satu pasar karbon secara global dan penetapan harga karbon yang cukup kredibel, atau untuk memberi insentif termasuk sektor swasta. Jadi, perjanjian di mana negara atau yurisdiksi dapat bekerja sama dengan yang lain agar dapat mengatasi masalah perubahan iklim secara global dapat diimplementasikan dengan cara yang kredibel.
"Jadi sekali lagi mengenai harga karbon dan regulasi pasar karbon yang penting dan komitmen yang perlu disampaikan akan menjadi sangat penting bagi kita semua untuk dapat mengatasi masalah perubahan iklim dan dalam konteks semacam ini, saya rasa kami juga sangat optimis bahwa kami dapat merancang pemulihan ekonomi dari wabah Covid-19 ini sekaligus menangani masalah perubahan iklim dengan cara yang kredibel dan akuntabel," tutupnya.
Baca juga:
Aksi Aktivis Protes Kerusakan Iklim Lewat Karangan Bunga
5 Selebritas Dunia Gelontorkan Hartanya untuk Perubahan Iklim
Iklim Adalah Karakter Cuaca yang Terjadi di Suatu Daerah, Ini Penjelasan Selengkapnya
Gedung Putih Copot Ilmuwan Era Trump yang Kawal Laporan Perubahan Iklim
Anies Dipuji di Forum Dunia, PDIP Sebut Konsepnya Milik Jokowi dan Sutiyoso
PDIP Sindir Anies: Jangan Mengharap Hujan di Langit, Air di Tempayan Ditumpahkan