Sri Mulyani bongkar bukti tak efektifnya dana desa Rp 40 triliun

Transfer daerah dan dana desa terus naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2017. Dalam kesempatan ini, Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menegaskan pentingnya dana transfer daerah.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan, dari hanya Rp 480 triliun mencapai Rp 764,9 triliun.

"Ini Rp 765 triliun lah mungkin itu Rp 1 triliun lebih tinggi dari K/L. Karena memang tanggung jawab daerah makin besar, mereka harus melayani langsung kepada masyarakat," katanya di gedung Dhanapala, Kamis (2/3).

Ani menyebut, tren penyaluran dana ke daerah saat ini sudah lebih baik. Terlihat dari pemanfaatan dana daerah, di mana belanja pegawai mengalami penurunan dan ini dapat dialokasikan untuk infrastruktur.

"Saya melihat ada tren yang bagus, belanja pegawai relatif menurun dan belanja modal infrastruktur membaik," ujarnya.

Kualitas SDM di daerah tidak meningkat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyayangkan indeks kualitas masyarakat di daerah tidak terlalu baik walau dana transfer desa dari tahun ketahun mengalami kenaikan.

Seperti diketahui, dalam lima tahun terakhir, transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan, dari hanya Rp 480 triliun mencapai Rp 764,9 triliun.

"Jumlah uang naiknya sudah luar biasa besar, namun kualitas perbaikan SDM kita diukur dari pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan itu tidak meningkat secara cukup besar," kata Sri Mulyani di Jakarta.

Dia menambahkan, hal ini menjadi indikator adanya krisis dari sisi manajemen dan kepemimpinan di daerah. Padahal, penyaluran dana ke daerah saat ini sudah lebih baik. Terlihat dari pemanfaatan dana daerah, di mana belanja pegawai mengalami penurunan dan ini dapat dialokasikan untuk infrastruktur.

"Itu adalah krisis dari sisi ide, kemampuan untuk menyalurkan dan faktor korupsi dan tata kelola tidak baik," tutupnya.

Masih ada daerah tak punya MCK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada 2016 lalu, pemerintah telah mengeluarkan dana desa sebanyak Rp 40 triliun untuk infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan dan jembatan di desa tidak kecuali untuk Mandi Cuci Kakus (MCK). Namun sampai saat ini masih banyak daerah yang belum memiliki fasilitas MCK.

"Untuk orang yang tinggal di kota rasanya sudah dianggap itu adalah kebutuhan biasa. setiap rumah itu ada MCK nya. Tapi tidak terjadi di semua desa, di semua rumah di Republik ini," katanya di gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (2/3).

Ani mengatakan, jika MCK belum merata di Indonesia, maka ini akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat Indonesia, di mana masyarakat menjadi tidak sehat.

"Kalau tidak ada MCK, tidak ada air bersih sangat mungkin anak-anaknya tidak sehat. Kalau anaknya tidak sehat ditambah gizinya memburuk, sangat mungkin dia akan jadi tenaga kerja atau masyarakat yang tidak produktif. Kalau tidak produktif akan jadi beban bagi tidak hanya keluarga tapi negara," ujarnya

Padahal, dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di pedesaan dan ini merupakan tujuan dari dana desa sehingga masyarakat di pedesaan mendapatkan kesejahteraan.

"Saya juga lihat dana desa digunakan untuk berbagai macam kegiatan ekonomi di desa, dari mulai pelatihan pengusaha kecil untuk pemuda, untuk melatih ibu rumah tangga melakukan e-marketing, dan introduce korporasi di daerah," pungkasnya.

Masih ada ketimpangan ekonomi di daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan besar dana desa saat ini seharusnya dapat menekan tingginya tingkat ketimpangan ekonomi atau gini rasio masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan. Dengan begitu, angka kemiskinan di pedesaan bisa mengalami penurunan.

"Kalau sekarang desa mendapat sumber maka masyarakat berharap dalam beberapa tahun ke depan, angka kemiskinan di pedesaan harusnya menurun," ujar Sri Mulyani di gedung Dhanapala, Kamis (2/3).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pemerintah akan gagal jika angka ketimpangan ekonomi di daerah tidak berkurang.

"Kalau dia tidak menurun, ini artinya suatu kegagalan bersama. Kami melihat memang kita perlu meningkatkan berbagai hal, kalau dilihat dari berbagai alokasinya, seluruh transfer ke daerah sebetulnya tujuannya adalah untuk menggempur masalah kemiskinan, baik itu dari sisi biaya pendidikan, dana kesehatan, kemudian dari sisi perbaikan infrastruktur mendasar," jelasnya.

Untuk itu, dia menyadari masih banyak yang harus diperbaiki dari semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah secara optimal dalam penyaluran dana desa.

"Perangkat desa belum memadai, kompetensi dari tenaga pendamping juga belum ada, dan ini adalah salah satu PR karena anggarannya sudah dialokasikan. Tapi orang yang menjaga, membimbing, melaksanakan belum tersedia dan ini menjadi suatu tantangan yang sifatnya sangat pressing karena sudah terjadi di 2017, sehingga kita harapkan ada evaluasi," pungkasnya.