Sri Mulyani Sentil Pemda Tak Optimal Manfaatkan Dana Transfer Daerah
Ini tercermin dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk belanja pegawai. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya lebih kecil, baru digunakan untuk belanja modal.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa dana transfer ke daerah masih belum bisa dioptimalkan Pemda untuk pembangunan daerah. Padahal 70 persen dari APBD berasal dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
"Belum optimalnya pemanfaatan TKDD dalam pembangunan daerah meskipun 70 persen dari APBD itu itu berasal dari TKDD," kata kata Sri Mulyani dalam Raker Komisi XI, DPR RI membahas RUU HKPD, Jakarta, Senin (13/9).
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
Artinya, lanjut Sri Mulyani, dana transfer daerah sebagai sumber utama keuangan daerah belum bisa mendorong pembangunan daerah. Tercermin dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk belanja pegawai. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya lebih kecil, baru digunakan untuk belanja modal.
"DAU habis buat belanja pegawai, sedangkan DAK untuk belanja modal. Artinya belanja modal ini tergantung dari transfer pusat ke daerah," kata dia.
Pola ini pun disebut sebagai crowding out, yakni menggunakan DAK untuk belanja produktif. Padahal esensinya DAK hanya sebagai penunjang atau pelengkap dari keseluruhan TKDD atau APBD.
"Artinya ini ada crowding out," kata dia.
Padahal selama ini, kata Sri Mulyani alokasi APBN yang disalurkan ke daerah di luar Jawa-Bali secara angka lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan yang diterima dari daerah. "Belanja APBN buat daerah di luar Jawa-Bali jauh lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang diterima dari daerah," kata dia.
Rincian Pendapatan Jawa-Bali
Dalam kurun waktu 2016-2019, tercatat pendapatan dari Jawa-Bali sebesar Rp1.285,08 triliun dengan anggaran belanja hanya Rp398,10 triliun. Sementara pendapatan dari luar Jawa-Bali sebesar Rp252,64 triliun dengan anggaran belanja Rp661,93 triliun.
Meski begitu dia tidak menutup mata manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir. Terlihat sejumlah perbaikan antara lain peningkatan pemerataan keuangan daerah dan peningkatan capaian layanan publik.
"Memang harus ada progres yang dilalui tapi pelaksanaannya ini masih ada beberapa tantangan yang kita semua melihat," tutup Sri Mulyani.
(mdk/idr)