Sri Mulyani tambah anggaran Rp 25,5 triliun amankan Pilkada 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada usulan tambahan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 25,5 triliun dalam RAPBN Tahun 2018. Nantinya akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional juga dan agenda-agenda penting nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada usulan tambahan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 25,5 triliun dalam RAPBN Tahun 2018, dari Rp 814,1 triliun menjadi 839,6 triliun.
Tambahan anggaran ini nantinya akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional juga dan agenda-agenda penting nasional seperti pengamanan gelaran Pilkada dan Pileg 2018.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
"Ini untuk Kementerian/Lembaga yang melakukan fungsi dalam rangka untuk mengamankan siklus politik, pilkada, dan pemilihan umum, dan menunjang kegiatan yang besar," ungkapnya di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/10).
Dia menambahkan, postur dana ini sudah diajukan oleh Kapolri untuk anggaran tahun 2018. Namun dalam nota keuangan, jumlahnya justru turun sehingga penambahan anggaran ini untuk mengembalikan postur dana yang telah diajukan.
Selain Polri, anggaran juga akan dialokasikan kepada TNI, untuk pembelian Alutsista, dan juga Kejaksaan yang membutuhkan dukungan beberapa gedung dan sistem informasi yang dirasakan perlu ditingkatkan.
Meski demikian, Sri Mulyani masih enggan menyebutkan secara rinci tambahan-tambahan per K/L yang akan didapat pada 2018.
"Nanti serahkan ke pembahasan panja belanja presiden dan wapres minta supaya ruang itu tetap di prioritaskan untuk mendukung prioritas terutama menyelesaikan proyek-proyek nasional infrastruktur yang sangat penting jadi akan kita cek ke Menteri PU, nanti kita lihat di pagu anggarannya," tandasnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi: Anggaran 2018 harus fokus pada kemiskinan dan dunia usaha
Bantu peralatan SMK, Menperin Airlangga minta tambahan anggaran Rp 828 miliar
Misbakhun dukung anggaran BPK ditingkatkan untuk perkuat fungsi pemeriksaan
Wiranto minta tambahan dana Rp 60 miliar, Rp 6 M buat kajian pemindahan penjara
Menko Darmin minta dana Rp 79,7 M bangun gedung khusus Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pesan penting Sri Mulyani jaga pertumbuhan ekonomi RI tetap stabil
Nilai tukar Rupiah dipatok Rp 13.500 per USD di 2018