Sri Mulyani Ungkap Alasan Pemerintah Tahan Penerbitan SBN
Hal ini pun mengundang pertanyaan dari Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Hal ini pun mengundang pertanyaan dari Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Sri Mulyani Ungkap Alasan Pemerintah Tahan Penerbitan SBN
Sri Mulyani Ungkap Alasan Pemerintah Tahan Penerbitan SBN
Tahun ini Kementerian Keuangan tidak banyak menerbitkan surat berharga negara (SBN). Hal ini pun mengundang pertanyaan dari Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah memang sengaja menahan penerbitan SBN. Mengingat dari sisi permintaan investor masih cukup banyak, karena imbal hasil yang kompetitif.
- Anak Petani Miskin dan Ngutang untuk Kuliah, Kini Jadi Gubernur Bank Indonesia
- Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global
- Bos BI Pastikan Transaksi UMKM di Bawah Rp100.000 Tak Kena Biaya QRIS 0,3 Persen
- Di Hadapan Negara G20, Sri Mulyani Beberkan Pertumbuhan Ekonomi RI Terjaga Selama 6 Kuartal
"Kalau sekarang kompetitif, demand banyak, supply kita tahan, sampai Pak Gubernur itu tanya 'Bu enggak ngeluarin lagi bu?' malah mau beli,"
kata Sri Mulyani dalam acara dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It!), di Jakarta, Senin (14/8).
Sebagai informasi, dalam penerbitan SBN tersebut, pemerintah sebagai penerbit menjamin pembayaran keuntungan (kupon) secara berkala dan pengembalian nilai pokok investasi pada saat jatuh tempo.
Alasan lainnya, bendahara negara ini tidak menerbitkan banyak SBN karena kas negara masih berlebih alias surplus.
Sebagaimana diketahui hingga Juli 2023, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatatkan surplus Rp153,5 triliun atau 0,72 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dalam laporan APBN KiTa edisi Agustus pekan lalu, pembiayaan utang pemerintah melalui penerbitan surat utang mengalami penurunan yang signifikan.
Sampai Juli 2023, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang baru mencapai Rp194,9 triliun.
Merdeka.com
Padahal pemerintah menargetkan pembiayaan utang sampai akhir 2023 sebesar Rp696,3 triliun.
Sumber: Liputan6.com
Reporter : Tira Santia