Sri Mulyani Waspadai Dampak Perang dan Inflasi Bisa Ganggu Rantai Pasok Global

Sri Mulyani Waspadai Dampak Perang dan Inflasi Bisa Ganggu Rantai Pasok Global

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai dampak ketidakpastian global. Berdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.

"Geopolitik, kenaikan suku bunga, inflasi, dunia peperangan itu semua menimbulkan disrupsi sisi suplai. Kita harus menjaga ekonomi Indonesia" kata Sri Mulyani dalam acara kuliah umum bertajuk Kebijakan Fiskal di Tengah Konstelasi Ketidakpastian Global di Auditorium Prof Sudharto, Undip Semarang, Senin (23/10).

Disrupsi suplai tak lain merupakan gangguan rantai pasok. Namun untuk menjaga stabilitas perekonomian, pemerintah melalui Kemenkeu akan menggunakan fungsi instrumen APBN.

Pengendalian perekonomian kata Sri Mulyani juga melibatkan pihak Bank Indonesia. Hal ini, menurut Sri Mulyani perlu dilakukan secara cermat, teliti dan akuntabel untuk menghadapi situasi dunia yang saat ini berjalan sangat dinamis. 

"Kita pakai instrumen APBN. Kita kerja sama dengan Bank Indonesia menjaga suasana dunia yang memang terus berjalan dinamis," ungkapnya.

merdeka.com

Sedangkan, memperkuat fiskal dalam negeri, Kemenkeu lebih memprioritaskan pembiayaan pada program skala nasional di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan SDM dan infrastruktur. 

"Di dalam negeri kita prioritaskan program program pembangunan nasional. Baik itu SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya," jelasnya.

Berkaca pada pengalaman pandemi memiliki tantangan yang kompleks. Bangsa Indonesia, saat itu dihadapkan pada persoalan menyelamatkan nyawa jutaan rakyat sekaligus menjaga roda perekonomian dan kekuatan fiskal agar tetap kuat.

"Saat Covid-19 melanda seluruh dunia, Indonesia mampu mengelola situasi yang dahsyat. Tetapi yang perlu diingat tidak semua negara pulih secara merata dan cepat. Karena manusia terancam jiwanya, ekonomi terancam lumpuh, keuangan terancam krisis atau kolaps. Dan disitulah APBN hadir," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mendorong agar ke depan pemerintah tidak hanya menonjolkan pembangunan fisik semata. Melainkan harus menumbuhkan sisi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penataan layanan birokrasi menjadi hal penting untuk memperlancar regulasi yang berjalan selama ini.

"Kalau pemerintah tidak jalan nggak bagus. Jadi birokrasi menjadi berperan sangat penting dan regulasi juga menjadi penting. Waktu pandemi, keputusan yang dibuat pemerintah adalah tidak boleh defisit 3 persen. Itu yang menyebabkan kita keluarkan UU dan Perppu nomor 20 yang mana boleh dan diizinkan defisit diatas 3 persen," tutupnya.