Strategi pemerintah capai target inklusi keuangan 75 persen di 2019
Pemerintah optimis dapat meningkatkan indeks inklusi keuangan masyarakat mencapai 75 persen di tahun 2019. Hal ini sesuai dengan target yang sebelumnya sudah dipatok oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan lima pilar penyangga Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Pemerintah optimis dapat meningkatkan indeks inklusi keuangan masyarakat mencapai 75 persen di tahun 2019. Hal ini sesuai dengan target yang sebelumnya sudah dipatok oleh Presiden Joko Widodo.
"Kita menetapkan target yang sangat ambisius, menjadi 75 persen di tahun 2019," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Minggu (19/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
Guna mencapai target keuangan inklusif sebesar 75% di tahun 2019, diperlukan penambahan 51,82 juta penduduk dewasa yang terinklusi. Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan lima pilar penyangga Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Di antaranya, edukasi keuangan, hak properti masyarakat yang sudah berjalan dalam bentuk program sertifikasi lahan, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan, perlindungan konsumen, dan layanan keuangan pada sektor pemerintah.
"Untuk Layanan Keuangan Sektor Pemerintah, di sini lebih banyak berperan Kemensos dan Bank Indonesia di mana Bank Indonesia melaksanakan perannya melalui sistem pembayaran," imbuhnya.
Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan selain menyiapkan pilar-pilar strategi penyokong SNKI, pemerintah pun telah menetapkan strategi percepatan pencapaian target inklusi keuangan.
Hal ini tertuang dalam bentuk inovasi keuangan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, perluasan layanan keuangan, peningkatan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan dan peningkatan kesadaran dan literasi keuangan serta percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan.
"SNKI bukan hanya sekedar angka, tapi ini bertujuan lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan," jelasnya.
Sebelumnya pemerintah pun telah meresmikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dibentuk menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Baca juga:
Bank Dunia beri pinjaman Rp 4 T tingkatkan reformasi keuangan RI
Hingga 17 November, PNBP minerba capai Rp 35 triliun
Menengok mewahnya kereta wisata Jepang, tiketnya capai Rp 162 juta per orang
Menteri Basuki terbitkan aturan lindungi konsultan konstruksi
Pemerintah restui Siam Cement Group bangun pabrik senilai Rp 8,1 T
Harga minyak dunia mulai merangkak naik
Harga emas Antam turun Rp 5.000 ke posisi Rp 633.652 per gram