Tahun depan, Bank Indonesia terbitkan uang NKRI
Uang kertas yang baru ini dikeluarkan bertepatan dengan HUT RI ke 69.
Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan uang kertas baru dengan nama uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan, uang NKRI akan dikeluarkan bertepatan dengan HUT RI ke-69 tahun depan.
"Undang-undang mata uang mengamanatkan 17 Agustus 2014 sudah harus keluar," kata Ronald di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
Menurut Ronald, uang NKRI akan memiliki frase atau tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbahan dasar kertas dan memiliki dua tandatangan yakni tanda tangan Gubernur BI dan Menteri Keuangan.
Bersamaan dengan keluarnya uang NKRI keluar, BI akan melakukan penarikan uang lama secara bertahap. "Uang lama masih berlaku dan seperti biasa, ditarik secara bertahap," tutur Ronald.
Sebelumnya, pada tanggal 3 Juli 2012 lalu, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo menandatangani nota kesepahaman soal koordinasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Dalam UU tersebut, Rupiah ditempatkan sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan seluruh warga negara Indonesia. Dalam pasal 47 UU Mata Uang, uang baru dikeluarkan paling lama 1 tahun sejak UU Mata Uang diterbitkan yaitu pada 28 Juni 2012. Untuk pelaksanaannya, pemerintah dan BI menyusun dan menandatangani MoU tentang Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Rupiah.
Perencanaan dan penentuan jumlah Rupiah yang dicetak akan dilakukan dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana tentang macam dan harga Rupiah, serta jumlah Rupiah yang dimusnahkan.
Sementara untuk penetapan pecahan Rupiah, dilakukan dengan memperhatikan kondisi moneter, kepraktisan sebagai alat pembayaran, dan atau kebutuhan masyarakat. Untuk menentukan jumlah Rupiah yang akan dicetak dalam suatu periode tertentu, BI akan meminta masukan dari Kemenkeu. Saat BI akan menerbitkan pecahan Rupiah baru, BI juga akan menyampaikan informasi kepada Kemenkeu.
Dalam hal pemusnahan Rupiah, BI juga harus berkoordinasi dengan Kemenkeu. Pemusnahan Rupiah dilakukan terhadap Rupiah yang tidak layak edar, Rupiah yang masih layak edar namun berdasarkan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat, serta rupiah yang sudah tidak berlaku.
Baca juga:
4 Fakta soal rencana penerbitan uang NKRI
Indonesia pelopor uang berbahan plastik
BI: Ada indikasi pegawai bank pemerintah terima suap Diebold
Realisasi Redenominasi makin tidak jelas