Tahun ini, pemerintah targetkan seluruh daerah miliki tim pengendali inflasi
Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini masih tersisa 21 satu kabupaten/kota yang belum membentuk TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Kepemilikan TPID menjadi penting dalam menjaga tingkat inflasi nasional rendah.
Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini masih tersisa 21 satu kabupaten/kota yang belum membentuk TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Kepemilikan TPID menjadi penting dalam menjaga tingkat inflasi nasional rendah.
"Dari 541 Kabupaten/Kota yang belum itu 21 Kabupaten/Kota yang belum membentuk TPID. Itu yang kami kejar dalam 2 tahun ini," ungkapnya di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (22/1).
-
Apa itu inflasi? Sekadar informasi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, yang berdampak pada biaya hidup.
-
Bagaimana cara Kemendagri membantu daerah dalam mengendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Apa yang Kemendagri minta kepada kepala daerah yang memiliki inflasi tinggi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa Kemendagri meminta kepala daerah mengevaluasi upaya pengendalian inflasi? Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial. “Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Bagaimana Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda untuk mengendalikan inflasi? Di antaranya, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
-
Kapan inflasi terjadi? Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu hingga mengurangi daya beli uang.
Menteri Tjahjo berharap tahun ini ke-21 daerah tersebut sudah memiliki TPID. "Sudah kami minta untuk mendorong (pembentukan TPID), karena inflasi itu harus terakomodasi, harus mampu diredam di tingkat daerah. Mudahan tahun ini sudah selesai semua," kata dia.
Dengan adanya kerja sama dan upaya serius dari tiap daerah, menurut Tjahjo, maka angka inflasi daerah maupun nasional dapat dijaga tetap rendah.
"Kami dorong terus. Semua Daerah Tingkat (Provinsi) sudah tinggal kita 21 kabupaten/kota. Maklumlah kan tidak bisa memaksa ya. Kami sebagai departemen regulasi hanya bisa menyampaikan ini lho 3 tahun ini data inflasi ini bagus. Akan semakin bagus kalau di daerah juga ikut mendorong," tandasnya.
Baca juga:
2020, Pemerintah patok target inflasi di angka 3 persen
Hingga minggu ke-2 Januari, BI catat tingkat inflasi didorong oleh beras
BPS: Harga beras naik 3 persen
Kenaikan upah buruh tani hingga inflasi jadi faktor penurunan kemiskinan RI
2017, tarif listrik jadi penyumbang terbesar inflasi di Jember
Menko Darmin waspadai tingginya harga pangan berpengaruh terhadap inflasi
Anies Baswedan temui Gubernur BI, ini hasil pembicaraannya