Tak selesaikan semua kasus, keberadaan pengadilan perikanan diminta dikaji ulang
Ketika kapal pelaku illegal fishing ditangkap dan ditemukan adanya praktik perdagangan orang, hingga penemuan bawaan narkoba, pengadilan perikanan tidak dapat mengeksekusi.
Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Prof Surya Jaya mengimbau agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaji ulang keberadaan pengadilan perikanan. Menurutnya, pengadilan yang ada sekarang ini kurang berjalan efektif karena tidak menyelesaikan semua kasus.
"Oleh karena itu, ada keinginan kuat dari kami pengadilan perikanan di daerah dikaji lebih mendalam, pengadilan perikanan masih menyisakan permasalahan," kata Surya di Gedung KKP, Jakarta, Senin (11/12).
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
Dia mencontohkan, ketika kapal pelaku illegal fishing ditangkap dan ditemukan adanya praktik perdagangan orang, hingga penemuan bawaan narkoba, pengadilan perikanan tidak dapat mengeksekusi. Sehingga pemerintah membutuhkan pengadilan yang dapat menyelesaikan berbagai tindak pidana, seperti TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), perdagangan orang.
Menanggapi itu, Inspektur Jenderal (Irjen) KKP Muhammad Yusuf menilai keberadaan pengadilan perikanan tidak perlu ditinjau ulang, mengingat kinerja pengadilan perikanan selama ini tergolong baik.
"Karena kompetensi pengadilan perikanan itu penyelundupan ikan. Kalau tidak begini, kalau kita menangkap ada pemalsuan dokumen, kita serahkan ke Satgas 115. Nanti berbagai kewenangan pengadilan digabung, di situ ditentukan koordinasinya ke siapa," jelas Yusuf.
Berdasarkan data KKP, jumlah pengadilan perikanan yang ada sekarang ini sebanyak 10 pengadilan. Adapun 10 pengadilan itu berada di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, Tanjung Pinang, Ranai Natuna, Ambon, Sorong, dan Merauke.
Baca juga:
Kisah Susi Pudjiastuti selamatkan uang negara Rp 8,4 T hingga dicap menteri berbahaya
KKP gandeng Polri latih aparat agar lebih gesit tangkap pencuri ikan
Menteri Susi bangga bisa efisiensi anggaran Rp 8,4 T selama tiga tahun
Cerita Menteri Susi tenggelamkan kapal asing dan dituding langgar hukum internasional
Ini cara jitu KKP bantu nelayan Natuna, termasuk memberi 60 kapal