Tembus Rp6.527 Triliun, Pemerintah Diminta Waspadai Laju Utang
Ekonom sekaligus Direktur Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus mewaspadai overhang utang di mana laju penambahan utang tidak sejalan dengan pemulihan ekonomi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga April 2021 berada di angka Rp6.527,29 triliun. Posisi utang ini setara dengan 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dikutip dari Buku APBN Kita edisi Mei 2021, utang pemerintah ini masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 86,74 persen dan pinjaman sebesar 13,26 persen.
Ekonom sekaligus Direktur Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus mewaspadai overhang utang di mana laju penambahan utang tidak sejalan dengan pemulihan ekonomi.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Kenapa kampanye uang bisa merusak sistem politik Indonesia? Akan tetapi, ini bukanlah sistem politik yang baik dan sehat karena orang tidak memilih berdasarkan program kerjanya. Padahal, orang itu memilih inginnya bisa menjadi lebih sejahtera kehidupannya.
-
Mengapa netizen merasa kecewa dengan kenaikan utang negara? Sehingga publik yang awalnya berharap dapat menurunkan rasio utang merasa dikecewakan. "Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi," terang Eko.
-
Apa yang menjadi perhatian utama netizen di media sosial terkait kenaikan utang negara? "Pembangunan IKN ya, walaupun sebetulnya kalau secara proporsional, mungkin IKN bukan yang terbesardalam konteks utang, tapi menjadi concern para netizen. Kenapa? Karena kita tahu enggak ada investor yang masuk, ya," jelas Eko.
Beban bunga utang yang terlalu berat bisa menggerus belanja yang esensial seperti belanja modal dan belanja perlindungan sosial. Misalnya beban pembayaran bunga utang sudah menyita 20 persen dari total belanja pemerintah.
"Akibatnya utang naik, tapi efektivitas dari utang jadi mubazir karena setiap pemerintah menarik utang untuk membayar kewajiban utang yang lama. Gali lubang tutup lubang semakin dalam," ujar Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (2/6).
Menurut Bhima, dari sisi belanja, pemerintah harus memangkas belanja yang sifatnya pemborosan, seperti pembangunan ibu kota baru, proyek infrastruktur yang tidak menyelesaikan masalah biaya logistik, sampai belanja pegawai dan belanja barang yang gemuk.
"Setiap peluang pemborosan harus dicegah karena berimplikasi pada kebutuhan pembiayaan utang yang meningkat," lanjutnya.
Bhima juga mewanti-wanti tantangan ke depan yang harus diantisipasi, yakni taper tantrum, di mana normalisasi kebijakan bank sentral di negara maju akibatkan bunga utang pemerintah naik untuk cegah keluarnya dana asing. "Setiap ada gejolak perubahan kebijakan moneter, dana asing keluar dari pasar keuangan. Jika kondisi tahun 2013 berulang, bunga utang akan naik lebih tinggi, beban makin berat," ujarnya.
Untuk mengurangi beban bunga, pemerintah disarankan juga untuk lakukan langkah strategis. Misalnya, dengan debt swap menukar pokok dan bunga utang dengan program vaksinasi.
Menurutnya, banyak negara yang meminta keringanan utang dari kreditur dalam rangka penanganan Covid-19. Apalagi, Indonesia turun kelas menjadi negara lower middle income countries, setelah di 2020 lalu jadi upper middle income countries, yang artinya Indonesia adalah negara yang perlu dibantu.
"Ini momentumnya jangan sampai hilang begitu saja. Kan bisa bicara dengan ADB, World Bank maupun kreditur lain untuk skema pengurangan beban utang," ujar Bhima.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kemenhan Benarkan Pembelian Alutsista Pakai Utang Luar Negeri, Dicicil 25 Tahun
Pemerintah Tetap Komitmen Turunkan Defisit Anggaran di Bawah 3 Persen 2023
Tips Cerdas Lunasi Utang, Jangan Sampai Terlilit Bunga
PLN Raup Laba Bersih Rp5,9 Triliun di 2020 dan Rasio Beban Utang Capai Rp452 Triliun
Bantah Angka Rp1,7 Kuadriliun, Kemenhan Sebut Utang untuk Beli Alutsista Rahasia
Kemenkeu: Penagihan Utang Bambang Trihatmodjo Jalan Terus