Terima Anggaran Kedua Terbesar di 2021, Kemenhan Diminta Tak Hanya Beli Alutsista
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di 2021 sebesar Rp137 triliun. Anggaran ini menjadi terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp149,6 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di 2021 sebesar Rp137 triliun. Anggaran ini menjadi terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp149,6 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengharapkan anggaran kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya. Setidaknya, anggaran diberikan tidak digunakan hanya untuk pembelian alutsista namun juga untuk kesejahteraan prajurit.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
"Kemenhan Rp137,3 triliun kedua terbesar kita berharap untuk tidak hanya alutsista tapi kebutuhan, kesejahteraan dari prajurit akan semakin diperhatikan," katanya dalam video conference di Jakarta, Senin (29/9).
10 K/L Penerima Anggaran Terbesar 2021
Sebelumnya, Sri Mulyani memaparkan 10 kementerian lembaga dengan anggaran terbesar di 2021. Pertama tertinggi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) dengan jumlah Rp Rp149,6 triliun.
"Belanja KL memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial serta kesehatan. Kementerian PUPR juaranya tahun depan kenaikan anggarannya mencapai Rp149,8 triliun," ujarnya, Jumat (14/8).
Menteri Sri Mulyani mengatakan anggaran Kementerian PUPR banyak mengalami pemotongan tahun ini. Sehingga tahun depan membutuhkan anggaran besar dalam menjalankan pembangunan infrastruktur.
"Kita lihat tahun 2019 itu Rp100 triliun tahun ini dipotong sampai Rp75,6 triliun dan untuk itu kompensasinya tahun depan untuk program-program yang mengalami penundaan akan dikejar di tahun depan," katanya.
Kementerian kedua adalah Kementerian Pertahanan dengan anggaran Rp137 triliun. Anggaran tersebut naik dari tahun ini yang sebesar Rp117,9 triliun. Kemudian untuk Polri Rp112 triliun, naik dari tahun ini Rp92,6 triliun.
Untuk Kemensos Rp92,8 triliun memang turun dari tahun ini Rp104,4 triliun tetapi akan tetap besar namun lebih kepada penerima bantuan. Kementerian selanjutnya adalah Kementerian Kesehatan akan mengalami kenaikan cukup tajam dari tahun ini Rp78,5 triliun di tahun depan akan Rp84,3 triliun.
"Lalu Kemendikbud juga akan meningkat cukup tajam 2019 Rp34,5 triliun, melonjak 2 kali lipat di 2020 dan tahun depan Rp81,5 triliun. Kementerian Agama juga meningkat dari Rp42,4 triliun menjadi Rp67 triliun," paparnya.
Selanjutnya, Kementerian Perhubungan juga mengalami kenaikan dari Rp32,7 triliun menjadi Rp45,7 triliun. "Kementerian Keuangan ini termasuk BLU kelapa sawit, karena program B20 dan termasuk dana pengelolaan LPDP mencapai Rp43,3 triliun dan kemudian Kementerian Pertanian sebesar Rp21,8 triliun dari Rp14 triliun ini untuk food estate," tandasnya.
(mdk/bim)