Terima suntikan modal, BUMN diminta bikin rencana bisnis
"Mekanismenya, tentu akan kami bicarakan dulu dengan Menteri BUMN."
Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Usaha Milik Negara penerima suntikan modal pemerintah membuat rencana bisnis. Itu mesti dilakukan selambatnya satu bulan setelah regulasi terkait penyertaan modal negara (PMN) diterbitkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku setuju dengan hal tersebut.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Dimana embung yang terbengkalai di Kebumen itu berada? Embung itu terletak di daerah perbukitan, tepatnya di Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kebumen.
-
Kapan embung di Kebumen itu dibangun? Embung itu terletak di daerah perbukitan, tepatnya di Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kebumen. Selintas tidak ada yang salah dengan pembangunan embung itu. Namun sejak dibangun pada tahun 2018 lalu, embung itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan warga.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
"Mekanismenya, tentu akan kami bicarakan dulu dengan Menteri BUMN," katanya saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Rabu (24/8).
Dia juga meminta Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho untuk berdiskusi dengan Kementerian BUMN untuk membuat indikator pengawasan. Adapun dana PMN akan dimasukkan ke rekening penampungan sementara (escrow account).
Sekretaris BUMN Imam A. Putro mengatakan, rekening tersebut akan dipegang oleh masing-masing BUMN penerima PMN. Sehingga, perusahaan pelat merah bisa langsung menggunakan dana yang disuntik negara tersebut sesuai rencana bisnis yang telah disusun.
"Nanti, PMN digunakan sesuai dengan business plan yang sudah disepakati."
Dalam APBN-Perubahan 2016, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp 9 triliun. Itu untuk Jasa Marga Rp 1,25 triliun, Wijaya Karya sebesar Rp 4 triliun, Krakatau Steel sebesar Rp 1,5 triliun, dan PT PP sebesar Rp 2,25 triliun.
Baca juga:
Sri Mulyani pastikan suntikan modal ke BUMN tak dipangkas
Sri Mulyani dan DPR sepakat 4 BUMN jual saham baru
Sri Mulyani: Memalukan BUMN belum mencerminkan kondisi ekonomi RI
Ini catatan DPR soal 4 BUMN terbitkan saham baru